PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH DESA RAWAK HILIR DENGAN PT. MULTI JAYA PERKASA KIATAK KECAMATAN SEKADAU HULU KABUPATEN SEKADAU - - A01111099, LISTIA NANDA (Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura, 2015)
Perjanjian kerjasama merupakan suatu perbuatan dimana dua orang atau lebih yang mengikatkan dirinya untuk melakukan suatu hal secara bersama – sama dengan prinsip saling membantu untuk mencapai tujuan yang sama. Sebagai salah satu perusahaan swasta yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit, PT. Multi Jaya Perkasa Kiatak melakukan perjanjian kerjasama dengan pola kemitraan inti plasma dengan pemerintah desa rawak hilir. Dalam perjanjian ditentukan mengenai hak dan kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak, pemerintah desa berkewajiban menyediakan lahan sedangkan perusahaan berkewajiban mengelola secara keseluruhan lahan baik di inti maupun di plasma. Dalam pola kemitraan inti plasma, usaha besar sebagai inti membina dan mengembangkan usaha kecil yang menjadi plasmanya. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kewajiban yang belum terlaksana oleh salah satu pihak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris dengan pendekatan deskriptif analisis, yaitu mengadakan penelitian dengan cara menggambarkan keadaan sebagaimana adanya pada saat penelitian ini dilakukan sampai mengambil kesimpulan akhir. Alat pengumpul data dengan wawancara kepada divisi manager PT. Multi Jaya Perkasa Kiatak, Kepala Desa Rawak Hilir, dan Ketua Unit Desa (KUD) makmur bersama kecamatan sekadau hulu kabupaten sekadau. Pelaksanaan perjanjian kerjasama dengan pola kemitraan inti plasma antara pemerintah desa rawak hilir dengan PT. Multi Jaya Perkasa Kiatak menganut pola kemitraan 80 % (inti) : 20 (plasma) artinya 80 % inti bagian yang didapat perusahaan sedangkan 20 % plasma bagian yang didapat oleh pemerintah desa dengan lahan kas desa seluas 35,29 ha, kesepakatan tersebut dibuat oleh kedua belah pihak sesuai dengan syarat – syarat sahnya suatu perjanjian. Namun seiring berjalannya waktu timbul beberapa hambatan dikarenakan pemerintah desa tidak melaksanakan isi dari surat perjanjian kerjasama tersebut. Factor penyebab tidak dilaksanakannya perjanjian kerjasama dengan pola kemitraan inti plasma antara pemerintah desa rawak hilir dengan PT. Multi Jaya Perkasa Kiatak kecamatan sekadau hulu kabupaten sekadau karena pemerintah desa melakukan pemagaran dilokasi inti plasma selama 2 bulan tidak ada kegiatan sama sekali dengan meminta pola 20 % berrsih tanpa ada potongan biaya operasional dan angsuran bank lainnya. Akibat hukum terhadap pemerintah desa yang tidak melaksanakan perjanjian kerjasama dengan pola kemitraan inti plasma yaitu wanprestasi karena yang bersangkutan tidak melakukan apa yang disanggupinya akan dilakukannya. Upaya hukum yang ditempuh oleh PT. Multi Jaya Perkasa Kiatak terhadap pemerintah desa rawak hilir yang tidak melaksanakan perjanjian kerjasama dengan pola kemitraan inti plasma yaitu dengan cara musyawarah sesuai dengan isi pasal 9 dalam perjanjian kerjasama tersebut. Kata kunci : Perjanjian Kerjasama, Pola Kemitraan Inti Plasma, Perjanjian