PERPANJANGAN JANGKA WAKTU BERLAKUNYA HAK GUNABANGUNAN DALAM KAITANNYA DENGAN LUAS TANAHDI KOTA PONTIANAK - - A11112027, JOHN RICO LEONARDO SIAHAAN (Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura, 2016)
Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah ?Apakah Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Bangunan di Kota Pontianak Luas Tanahnya Akan Selalu Sesuai Dengan Kenyataan di Lapangan?? Tujuan penelitian ini adalah pertama untuk mencari data dan informasi tentang pelaksanaan pemberian izin perpanjangan jangka waktu HGB di Kantor Pertanahan Kota Pontianak, kedua untuk mengungkapkan faktor-faktor penyebab terjadinya ketidaksesuaian luas tanah dalam perpanjangan jangka waktu HGB dengan keadaan di lapangan, ketiga untuk menjelaskan akibat hukum yang timbul akibat tidak sesuainya luas tanah dalam perpanjangan jangka waktu HGB dengan kenyataan di lapangan, keempat untuk mengungkapkan upaya hukum yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Pontianak dalam menertibkan pemegang HGB yang luas tanahnya tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris dengan pendekatan Deskriftif Analisis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan keadaan yang sebenarnya sebagaimana yang terjadi pada saat penelitian ini dilakukan, dan hasil penelitian ini adalah : Pertama : Bahwa pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) yang sudah berakhir haknya mengajukan perpanjangan haknya ke Kantor Pertanahan Kota Pontianak, namun tidak mengajukan permohonan pengukuran ulang tanah HGB tersebut, kedua faktor penyebab terjadinya ketidaksesuaian luas tanah HGB dengan semula disebabkan adanya pelebaran jalan/gang maupun adanya pelebaran/penataan parit (fasilitas umum),ketiga dengan terjadinya ketidaksesuaian luas tanah di dalam proses perpanjangan HGB, antara data fisik di lapangan dengan data fisik yang ada dalam sertipikat/data yang ada di Kantor Pertanahan menimbulkan akibat hukum berupa kerugian bagi pemegang HGB dalam konteks membayar uang pemasukan maupun membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) serta kerugian dipihak lain (contohnya bangunan diatas tanah HGB sudah dijual kepada pihak lain), keempat untuk menertibkan pemegang HGB yang luas tanahnya tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan, maka pihak Kantor Pertanahan mengingatkannya jika tidak berkeberatan untuk membuat surat pernyataan tentang perubahan yang dimaksud, terutama pada saat mengurus perpanjangan HGB. Keyword : Pemeliharaan Tanda Batas Tanah, Hak Guna Bangunan