PERBUATAN MELAWAN HUKUM WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KELURAHAN SIANTAN HULU KECAMATAN PONTIANAK UTARA - - A01112013, CYNTHIA REZA AYU (Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura, 2017)
Dalam pembangunan bangsa dan negara diperlukan sumber pendapatan, salah satunya adalah pajak. Negara selaku pemungut pajak kepada rakyat selaku wajib pajak. Pajak Bumi dan Bangunan, merupakan pajak atas tanah dan bangunan, baik yang dimiliki, diperoleh kemanfaatannya maupun dikuasai. Subyek pajak adalah yang memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat atas bangunan. Sedangkan obyek pajak Bumi dan Bangunan adalah merupakan harta benda yang tidak bergerak dari seseorang atau pun badan hukum yang berupa tanah dan bangunan. Pemungutan pajak sudah di atur dalam Undang-undang yang berarti bahwa pemungutan pajak tersebut sudah disepakati atau disetujui bersama antara pemerintah dengan rakyat, maka sudah seharusnya masyarakat sadar akan kewajibannya dalam perpajakan. Kewajiban hukum yang dimaksudkan adalah bahwa suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, dalam hal ini wajib pajak telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan Pajak Bumi dan Bangunan yaitu Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1994. Adapun metode penelitian berdasarkan metode penelitian Empiris. Dalam hal ini metode tersebut digunakan untuk menganalisis tentang aspek yuridis pajak bumi dan bangunan. Penelitian bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan tentang suatu hal pada saat tertentu dan dari sudut bentuknya. Metode penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, untuk mengkaji terkait dengan perbuatan melawan hukum wajib pajak bumi dan bangunan di Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara.Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah jenis pajak yang paling dikenal oleh setiap lapisan masyarakat dari pelosok desa sampai ke kota besar. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1986 berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 1985. Kemudian Undang Undang ini diubah dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1994 dan mulai berlaku terhitung 1 Januari 1995. Pajak Bumi dan Bangunan adalah penerimaan pajak pusat yang sebagian besar hasilnya diserahkan kepada Daerah, karena PBB termasuk jenis pajak yang penerimaannya. Dalam penerapan Dinas Pendapatan Daerah menggunakan Undang-undang Pemerintah nomor 28 tahun 2009 ( tentang cara perpajakan ) dan Undang-undang Peraturan walikota nomor 41 tahun 2014 (tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di pendesaan dan diperkotaan). Kata kunci: Pajak Bumi dan Bangunan, Perbuatan Melawan Hukum an>untuk mengkaji terkait dengan perbuatan melawan hukum wajib pajak bumi dan bangunan di Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara.