PELAKSANAAN SANKSI PIDANA DENDA OLEH HAKIM TERHADAP PELAKU NARKOTIKA MENURUT PASAL 112 UU NO.35 TAHUN 2009 DI PENGADILAN NEGERI PONTIANAK - - A01111011, RASTRA PRASETYO ADITIYONO (Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura, 2015)
Narkoba adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dan memasukkan nya ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Narkotika termasuk obat-obat keras / berbahaya, karena daya kerja nya keras dan dapat member pengaruh merusak terhadap fisik dan psikis manusia (bahkan sangat membahayakan manusia) jika di salahgunakan. Permasalahan yang di bahas dalam skripsi ini adalah mengenai pelaksanaan penjatuhan sanksi pidana denda oleh hakim terhadap pemakai narkotika di pengadilan negeri Pontianak menurut undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Pada pasal 112 menjalaskan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000 (delapan miliar rupiah).Penerapan sanksi pidana denda yang di atur menurut undang undang nomor 35 tahun 2009 terlalu tinggi sehingga para terpidana tidak ada satupun yang membayar sanksi pidana denda nya tersebut. Berdasarkan penelitan penulis bahwa tidak ada satupun terpidana kasus narkotika dari tahun 2011 hingga 2014 tidak ada yang membayar denda. Para terpidana lebih memilih menjalankan pidana penjara pengganti karena sesuai dengan pasal 148 UU No.35 tahun 2009 bahwa apabila tidak dapat membayar denda maka pelaku di jatuhi pidana denda paling lama 2 tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat di bayarkan. Sehingga perlu ada nyaÂ revisi terhadap undang-undang ini pada sanksi pidana dendanya. Jika di lihat para pelaku kasus narkotika merupakan golongan ekonomi bawah. Secara keseluruhan para terpidana tidak ada yang membayar pidana denda. Dan menurut hasil survey di lembaga Pemasyarakatan alasan narapidana tidak membayar denda di karenakan pidana denda terlalu tinggi karena narapidana termasuk golongan tidak mampu. Metode penelitianÂ yang di gunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang memakai sumber data primer. Data yang di peroleh berasal dari wawancara dan observasi