PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMILIK KENDARAAN PRIBADI YANG DIJADIKAN ANGKUTAN UMUM YANG TIDAK MEMILIKI IZIN TRAYEK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 DI KABUPATEN LANDAK - - A01109033, HOTLAND MARADHU SIMANJUNTAK (Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura, 2015)
Lalu Lintas merupakan proses di jalan raya. Jalan raya adalah salah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupan bersama dalam masyarakat. Adanya jalan raya merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi manusia dan sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya. Oleh karena itu, manusia harus mempergunakan jalan raya secara teratur dan tentram demi terwujudnya ketertiban, kelancaran, dan keamanan dalam berlalu lintas di jalan raya. Pentingnya ketertiban dan keamanan dalam berlalu lintas di jalan raya dapat berjalan lancar, aman, dan selamat sampai tujuannya. Untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran dan keamanan dalam berlalu lintas di jalan raya tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Angkutan Jalan. Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah diatur dengan jelas tata cara dan keharusan yang harus dipatuhi di dalam berlalu lintas. Namun di dalam kenyataannya di Kabupaten Landak masih sering terjadi pelanggaran oleh para pengemudi kendaraan bermotor terhadap aturan yang ada, seperti melanggar marka jalan, rambu-rambu, surat-surat, syarat-syarat perlengkapan kendaraan bermotor dan pelanggaran lainnya yang selalu meningkat pada setiap tahunnya. Hal diatas disebabkan oleh berbagai faktor penyebab yaitu karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat pengguna jalan untuk tertib dalam berlalu lintas dan kurangnya frekuensi razia yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi Lalu Lintas dan Dinas Perhubungan, yang akibatnya dapat menimbulkan sikap toleransi bagi para pemilik kendaraan pribadi yang dijadikan angkutan umum untuk menerapkan sanksi sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Agar pelanggaran-pelanggaran dalam berlalu lintas berkurang di Kabupaten Landak, maka perlu adanya suatu upaya hukum dan langkah-langkah yang bersifat preventif dan represif, misalnya dengan cara memberikan penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, melakukan koordinasi dengan aparat polantas, meningkatkan frekuensi razia dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pemilik kendaraan pribadi yang dijadikan angkutan umum yang tidak memiliki izin trayek. Keyword : Penegakan Hukum Pidana, Pemilik Kendaraan Pribadi, Hukum