PERAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN BARAT DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM - - A11111193, NOVIANA EKA SAFITRI (Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura, 2015)
Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D Ayat (1) tercantum bahwa, â€œSetiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukumâ€.Â Pasal ini telah memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap orang tanpa membedakan suku, agama atau kedudukan derajat hidupnya. termasuk orang yang tidak mampu, untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak-hak mereka atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukumÂ yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dapat diwujudkan dengan baik. Posisi dan kedudukan seseorang didepan hukum ini, menjadi sangat penting dalam mewujudkan tatanan sistem hukum serta rasa keadilan masyarakat kita. Jaminan atas akses bantuan hukum juga disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 28G ayat (1), yang menyebutkan bahwa, â€œSetiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasiâ€œ. Hal tersebut semakin dikuatkan dalam Pasal 28 H ayat (2), yang menyebutkan bahwa, â€œSetiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilanâ€œ. Secara substantive, hal tersebut di atas, dapat kita maknai bahwa jaminan akses keadilan melalui bantuan hukum, adalah perintah tegas dalam konstitusi kita. Hak atas Bantuan Hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights (selanjutnya disebut ICCPR). Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Sedangkan Pasal 14 ayat (3) ICCPR, memberikan syarat terkait Bantuan Hukum yaitu: 1) kepentingan-kepentingan keadilan, dan 2) tidak mampu membayar Advokat. Â Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Instansi Vertikal Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Di Provinsi. Hal tersebut selanjutnya diperkuat dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Orta Kanwil), yang menyatakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di Provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selanjutnya dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Â Berdasarkan Pasal 3 ayat huruf c Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dinyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan bantuan hukum, Kantor Wilayah melaksanakan tugas pemberian bantuan hukum di daerah,Â Kantor Wilayah sebagai perpanjangan tangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berperan sebagai pembina di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia. Badan Pembina Hukum Nasional dalam mensosialisasikan mekanisme bantuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Bantuan Hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan koordinasi Kanwil Hukum setempat sejauh ini baru melakukan sosialisasi ke sebagian wilayah tempat Organisasi Bantuan Hukum terakreditasi berdomisili. Pemberian dan pendalaman materi yang disampaikan saat sosialisasi juga belum merata. Masih banyak Organisasi Bantuan Hukum yang merasa belum tersosialisasikan sehingga kurang memahami mekanisme pemberian bantuan hukum, pengajuan, dan pelaporan dana. Selanjutnya mengenai upaya verifikasi yang dilakukan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi bentukan Badan Pembinaan Hukum Nasional menunjukkan bahwa calon-calon Pemberi Bantuan Hukum seluruhnya berasal dari Organisasi Bantuan Hukum. Berbagai jenis Organisasi Bantuan Hukum tersebut dinilai dengan suatu standar yang sama, yaitu berdasarkan bukti-bukti administratif yang dimiliki Organisasi Bantuan Hukum tersebut. Dalam menjalankan sistem bantuan hukum, seluruh Organisasi Bantuan Hukum tersebut memiliki peranan yang sama yaitu memberikan bantuan hukum litigasi dan non-litigasi kepada Penerima Bantuan Hukum sesuai dengan nilai akreditasi Organisasi Bantuan Hukum tersebut. Â Berdasarkan Pasal 36 sampai dengan Pasal 38 Undang-Undang Bantuan Hukum Menteri dalam melakukan pengawasan di daerah membentuk panitia pengawas daerah. Panitia pengawas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas wakil dari unsur dari Kantor Wilayah Kementerian danÂ biro hukum pemerintah daerah provinsi. Panitia pengawas daerah mempunyai tugas melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum, membuat laporan secara berkala kepada Menteri melalui unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum pada Kementerian, dan mengusulkan sanksi kepada Menteri atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran dana Bantuan Hukum melalui unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum pada Kementerian. Â Panitia pengawas daerah mengambil keputusan mengutamakan prinsip musyawarah. Dalam hal musyawarah tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Menteri atas usul pengawas dapat meneruskan temuan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kantor Wilayah Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam kaitannya dengan Tugas dan Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaÂ dalam hubungannya dengan bantuan hukum, diatur dalam Pasal 42 dan Pasal 43 Organisasi Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, yang antara lain menyatakan bahwa salah satu tugas Bidang Pelayanan Hukum adalah melaksanakan kegiatan di bidang bantuan hukum dan dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pelayanan Hukum menyelenggarakan fungsi pelaksanaan bantuan hukum. Selanjutnya yang secara khusus menangani bantuan hukum tersebut adalahÂ Subbidang Penyuluhan dan Bantuan Hukum. Di Kalimantan Barat, berdasarkan data Organisasi Bantuan Hukum Tahun 2014 yang dikeluarkan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terdapat 3 (tiga) Organisasi Bantuan Hukum yang lolos verifikasi dengan akreditasi C, yaitu Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak,Â Posbakumadin Pengadilan Negeri Pontianak, dan Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Masyarakat Bersatu (LBH Gema Bersatu) Ketapang.Â Melihat data tersebut, tentunya 3 (tiga) Organisasi Bantuan HukumÂ dengan akreditasi C tidak dapat mencakup seluruh daerah di Kalimantan Barat yang terdiri dari 14 (empat belas) Kabupaten/Kota. Sistem di Indonesia yang menjadikan seluruh Organisasi Bantuan Hukum sebagai Pemberi Bantuan Hukum tanpa perbedaan peran justru tidak akan memaksimalkan pencapaian tujuan dari sistem bantuan hukum tersebut, karena hubungan atau relasi antar lembaga atau instansi yang terlibat dalam sistem bantuan hukum sangat lemah. Aparat Penegak Hukum yang terdiri dari Kejaksaan, Kepolisian dan Pengadilan, tidak mengetahui isi dan materi Undang-Undang Bantuan Hukum. Untuk menopang pelaksanaan Undang-Undang Bantuan Hukum, perlu dilakukan pertemuan antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan Kementerian Hukum dan HAM, secara khusus mendiskusikan tentang Undang-Undang Bantuan Hukum. Â Â Â KATA KUNCI : PERAN KANTOR WILAYAH