KAJIAN YURIDIS STATUS HUKUM PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN AGAMA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 - - A01107198, FAUZAN (Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura, 2012)
KAJIAN YURIDIS STATUS HUKUM PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN AGAMA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 Oleh : FAUZAN Universitas Tanjungpura Fakultas Hukum Pontianak 2012 Abstrak Dalam agama Islam beristri lebih dari seorang wanita (poligami) itu diperbolehkan dan hukumnya (jaiz). Diperbolehkanya poligami ini dengan batasan yaitu hanya sampai empat orang istri, yang ketentuanya terdapat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 3. Di bolehkanya poligami ini dengan bersyarat yaitu harus mampu memberi nafkah dan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak mereka. Di dalam Undang-undag Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menganut asas monogami, Asas monogami yang dianut oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidaklah bersifat mutlak, karena dalam hal atau keadaan tertentu undang-undang tersebut memberikan kemungkinan bagi seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang. Sesuai dengan asasnya yang monogami, maka undang-undang ini menetapkan beberapa syarat untuk berpoligami yaitu harus ada izin dari pengadilan Agama bagi masyarakat Islam. Izin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh Pengadilan Agama jika telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, baik berupa syarat alternatif maupun kumulatif. Syarat alternatif antara lain yaitu degan alasan isteri tidak dapat menjalankan kewajibanya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Adapun syarat komulatif adalah adanya persetujuan dari isteri, adanya izin dari Pengadilan Agama, adanya kepastian bahwa suami mampu untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. Berdasarkan hasil dari kajian dan penelitian skripsi ini bahwa Perkawinan poligami yang dilkukan tanpa izin Pengadilan Agama setempat adalah merupakah perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum, Apabila hal tersebut disimpangi/tidak diindahkan maka tentunya akan mempunyai akibat hukum. Akibat hukumnya antara lain pernikahan tersebut tidak mempunyai Akta Nikah sehingga ketika di kemudian hari pernikahan tersebut harus dibawa ke Pengadilan dalam berbagai kasus semisal perceraian, pembagian harta bersama, hak asuh dan sebagainya maka akan mengalami kesulitan karena tentunya Pengadilan Agama akan mendasarkan pembuktiannya pada bukti autentik yang salah satunya adalah Akta Nikah. Akibat lainnya bagi anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan poligami yang tanpa izin Pengadilan Agama adalah bahwa anak-anak tersebut tidak mempunyai Akta Kelahiran padahal hal tersebut sangat urgen bagi anak khususnya ketika mengenyam pendidikan seperti Ijazah, Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), dan sebagainya, dimana hal tersebut selalu disyaratkan adanya Akta Kelahiran sebagai syarat adminsitratif. Agar tidak terjadi perkawinan poligami tanpa Izin Pengadilan Agama dan peraturan dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Maka di sini dapat dilihat upaya pemerintah untuk mengatasi hal tersebut melalui peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan antara lain Lembaga Negara yang diberi legitimasi sehingga berwenang dalam hal ini seperti (KUA) dan Pengadilan Agama sangat penting peranannya. Lembaga-lembaga ini harus senantiasa melakukan sosialisasi hukum demi penyadaran hukum kepada masyarakat, serta melakukan pengawasan secara ketat terhadap pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta memeberikan sanksi yang tegas kepada mereka yang melakukan poligami ilegal. Dengan proaktifnya lembaga ini maka diharapkan perkawinan poligami tanpa izin dapat diminimalisir. Keyword: Kajian Yuridis Status Hukum Perkawinan Poligami Tanpa izin Pengadilan Agama Ditinjau dari Undang-undang No 1 Tahun 1974.