PEMBANGUNAN PLTN SEBAGAI SATU SOLUSI KRISIS LISTRIK DI INDONESIA - Sutarman Sutarman (BATAN, 2005)
PENDAHULUANKebutuhan energi listrik dari tahun ke tahun terus meningkat seiring dengan perkem- bangan pola hidup masyarakat, yang meliputi sektor rumah tangga dan sektor industri yang terus meningkat, terutama di Pulau Jawa dan Bali. Menurut studi Markal, di- perkirakan bahwa permintaan energi listrik akan terus berkembang. Khusus untuk Jawa dan Bali, permintaan energi listrik meningkat dari atahun 1991 sebesar 34.000 GWh/ tahun menjadi 53.000 GW/tahun pada tahun 1996 dan angka ini terus berkembang menjadi 80.000 GWh/tahun pada tahun 2000. Permintaan kebutuhan energi listrik terbesar berada di sektor industri. Sementara sumber daya energi di Indonesia, misalnya minyak dan gas bumi mempunyai cadangan 84 milyar barrel (di Jawa dan luar Jawa), cadangan batubara sebesar 32 milyar ton (berada di luar Jawa), potensi energi panas bumi (geotermal) 16.035 MW (di Jawa dan luar Jawa), dan potensi air (di Jawa dan luar Jawa) sebesar 15.804 MW. Sedangkan cadangan energi matahari dan belum banyak dimanfaatkan [2]. Khusus untuk kebutuhan energi listrik di Jawa dan Bali diperlukan kapasitas listrik terpasang pada tahun 2015 sebesar 35.000 MW yang terdiri atas 14.000 MW dari Pusat Listrik Tenaga Uap dengan bahan bakar batubara (PLTU batubara), 13.000 MW dari Pusat Listrik Tenaga Air (PLTA), dan gas, serta sekitar 8.000 MW berasal dari pembangkit energi alternatif lainnya. Penambahan kapasitas terpasang energi listrik di Jawa, pada masa mendatang direncanakan menggunakan sumber daya energi non-minyak. Cadangan sumber daya air, panas bumi, surya dan angin sangat terbatas, sementara pembangkit energi listrik menggunakan bahan bakar batubara menimbulkan masalah pencemaran lingkungan dalam jangka panjang, maka perlu dipikirkan sumber energi alternatif non-minyak yang mempunyai teknologi ramah lingkungan. Salah satu sumber energi listrik nonminyak yang dipilih adalah energi nuklir, namun pembangunannya perlu persiapan yang matang dan lama, karena memerlukan sistem keselamatan dan keamanan yang canggih, serta memerlukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi agar tidak menimbulkan masalah besar pada masa praoperasi, operasi, dan pasca operasi atau dekomisioning (decommissioning).