Kebijakan Komunikasi Pada Proyek Eksplorasi Panas Bumi di Baturaden Dalam Prespektif FPIC - Alvin Yulityas Sandy (Balai Pengembangan SDM dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BPSDMP Kominfo) Banjarmasin, 2015)
The aim of this study is to find out the implementation of Free Prior of Informed Consent (FPIC) value in Geothermal Project at Slamet Mountain, both Banyumas local government as a government identity and PT. Sejahtera Alam Energy as a business identity. This research uses case study method through government, market, and public relation perspective. This research also uses the value of FPIC implementation approach applied by Banyumas local government and PT. SAE. Base on the research result it can be conclude that FPIC implementation is still far from ideal level, mainly base on standard of UN REDD++ Indonesia. In regulation side, FPIC has already existed and managed in regulation and license but it still weak at the level of interpretation and implementation, so the effect is the form of public communication tends to one way communication (linier model), it doesn’t suitable with the transactional communication base on FPIC value and program. Keywords: Implementation, Free Prior of Informed Consent, Government-Market-Society ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan nilai FPIC (Free Prior of Informed Consent) pada proyek eksplorasi panas bumi di Gunung Selamet, baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas sebagai entitas negara, maupun oleh PT. Sejahtera Alam Energy sebagai entitas perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode study kasus, dengan perspektif relasi negara, pasar dan publik, penggunaan pendekatan implementasi nilai FPIC yang diterapkan oleh pihak Pemda Banyumas dan PT.SAE, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pelaksanaan FPIC masih jauh dari tataran ideal, terutama menggunakan standar pelaksanaan UN REDD ++ Indonesia. Dari sisi regulasi, FPIC sebetulnya sudah ada dan diatur dalam serakan peraturan dan perijinan, namun masih lemah pada tataran teknis tafsir pelaksanaan, sehingga menghasilkan bentuk komunikasi publik yang cenderung model komunikasi satu arah (linear), tidak mencerminkan komunikasi transaksional yang berbasiskan pada program dan nilai Free Prior of Informed Consent. Kata Kunci : Implementasi, Free Prior of Informed Consent, Negara-Pasar-Publik.