KUALITAS KERJA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA PENYELENGGARAAN PEMILU LEGISLATIF DI KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2014 - Gorantokan, Eduard Ola Bebe (JURNAL POLITICO, 2017)
ABSTRAKKeberadaan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) merupakan salah satu penentu dalam menghasilkan pemilu yang berkualitas. Namun dalam kenyataannya kinerja dari KPPS ini terus menjadi sorotan dari masyarakat terkait dengan berbagai persoalan. Misalnya saja hasil temuan tim pemantau Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS DIY yang mengidentifikasi berbagai bentuk pelanggaran Pemilu Legislatif 2014 di TPS. Pelanggaran yang banyak terjadi yakni, adanya perbedaan jumlah DPT, perbedaan C-1 dengan C-1 Plano dan D-1, C-1 Plano yang mengalami penggelembungan suara, KPPS memalsukan jumlah suara di form C-1, KPPS dan PPS tidak memberikan form C1 kepada Saksi, KPPS memaksa Saksi menulis C-1, KPPS menggunakan kalender sebagai pengganti C-1 plano, serta petugas KPPS yang masih kelas 2 SMA dan belum memenuhi syarat menjadi anggota KPPS, padahal ini bertentangan dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Permasalahan lain sesuai hasil laporan pemantauan pemilu legislatif tahun 2014 oleh Jaringan Pendidikan Pemilih Rakyat (JPPR) di beberapa propinsi, ditemukan ada 291 TPS yang tidak memasang DPT di tempat pemungutan suara, masih banyak masyarakat yang tidak menerima surat C6, yakni surat pemberitahuan untuk memilih, masih ada pemilih yang menerima surat suara tanpa tandatangan KPPS. Selain itu sesuai dengan laporan hasil evaluasi pemilu legislatif 2014 oleh Lembaga Penelitian Pendidikan Penerangan Ekonomi Sosial (LP3ES) adalah banyak ditemukannya TPS yang tidak menjalankan ketentuan terkait ketepatan dimulai dan berakhirnya waktu pemungutan suara hingga penghitungan, petugas KPPS masih memberikan kesempatan kepada pemilih untuk mendaftar di TPS menunggu pemanggilan untuk pemungutan suara, sekalipun sudah melewati batas waktu yang telah ditetapkan, terdapat KPPS yang justru melakukan sendiri pemungutan suara atau pencoblosan terhadap seluruh kertas suara.Berbagai fakta serupa juga terjadi di Kabupaten Lembata pada pemilu legislatif 2014. Banyak tahapan yang terlaksana pada pemilu legislatif 2014 masih menyalahi aturan atau regulasi pemilu yang ada. Salah satunya adalah pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilu legislatif. Untk itu penelitian ini akan mencoba mengidentifikasi berbagai problematika yangdihadapi oleh KPPS di Kabupaten Lembaga guna mencari solusi pemecahannya.Kata Kunci : Kinerja, KPPS