PENGARUH PRINSIP GOVERNANCE DALAM PERENCANAN TATA RUANG DI KOTA METRO PROVINSI LAMPUNG - Bambang Utoyo S. (Universitas Padjadjaran, 2014)
Perencanaan tata ruang kota sebagai bentuk intervensi kebijakan secara spasial dalam manajemenpembangunan perkotaan berdasarkan perpektif governance tidak saja menuntut kerterlibatan multi aktor/ agensi,akan tetapi juga mensyaratkan diterapkannya prinsip-prinsip governance dalam upaya mewujudkan goodurban governanace. Sedangkan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini meliputi: mendeskripsikan danmenganalisis pengaruh penerapan prinsip-prinsip governance terhadap perencanaan tata ruang wilayah kota.Metode penelitian menggunakan analisis kuantitatif berdasarkan metode survai terhadap aktor pemerintah kota;civil society/masyarakat; dan sektor bisnis berdasarkan teknik proporsional random sampling. Adapun modelanalisisnya menggunakan analisis regresi. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa prinsip governance yangmeliputi: akuntabilitas, transparansi, responsif dan partisipasi yang secara statistik berpengaruh secara nyata dansignifikan dalam perencanaan tata ruang kota dengan formulasi model Y = -3.866 + 0.580 X1 - 0.144 X2 + 1.196X3 + 0.820 X4 + e. Dengan demikian, dapat dijelaskan, bahwa jika tidak ada akuntabilitas, transparansi, responsifdan partisipasi dalam perencanaan tata ruang kota, maka rencana tata ruang kota yang dihasilkan adalah – 3.866.Penambahan 1 unit akuntabilitas akan meningkatkan bobot perencanaan tata ruang kota sebesar 0.580. Setiappengurangan 1 unit transparansi akan mengurangi bobot perencanaan tata ruang kota sebesar - 0.144. Setiappenambahan 1 unit responsibilitas akan meningkatkan bobot perencanaan tata ruang kota sebesar 1.196. Dan setiappenambahan 1 unit partisipasi akan meningkatkan bobot perencanaan tata ruang kota sebesar 0.820. Model regresiyang dihasilkan dapat digunakan sebagai prediktor perencanaan tata ruang kota daripada rata-rata perencanaantata ruang kota itu sendiri. Adapun saran dan implikasi kebijakan yang dapat direkomendasikan adalah, bahwapenerapan prinsip governance harus menjadi mindset para aparatur publik dalam mengatasi berbagai kepentingandan persoalan publik di wilayah perkotaan. Selain itu dibutuhkan berbagai insentif kebijakan bagi operasionalisasiprinsip governance dalam mewujudkan good urban governance.