KERJASAMA BILATERAL INDONESIA–MALAYSIA: STUDI TENTANG SOSEK MALINDO DALAM PEMBANGUNANPOS PEMERIKSAAN LINTAS BATAS DI JAGOI BABANGKABUPATEN BENGKAYANG – KALIMANTAN BARAT - Nurfitri Nugrahaningsih - (Universitas Padjadjaran, 2015)
Penelitian ini difokuskan pada peran Organisasi Bilateral Indonesia-Malaysia dalam pembangunan perbatasan dengan mengeksplorasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Tim Teknis Sosek-Malindo (Organisasi Bilateral Indonesia –Malaysia khususnya dalam isu sosial ekonomi).Organisasi ini sudah berdiri sejak tahun 1985, namun belum dapat berperan secara optimal dalam pembukaan Pos Pemeriksaan Lintas Batas Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang.Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi.Untuk menganalisis data, peneliti mengambil beberapa langkah dimulai dari mengorganisir data mentah sampai dengan menginterpretasikan arti dari ide pokok dan keterangannya. Untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan stategi validitas yang salah satunya adalah triangulasi sumber data yang berbeda. Berdasarkan berbagai sumber data, peneliti menemukan beberapa faktor seperti : (1) Keberadaan Pos Pemeriksaan Lintas Batas Jagoi Babang belum menjadi prioritas bagi Malaysia karena belum menguntungkan secara sosial ekonomi. (2) Diplomasi yang dilakukan belum optimal. (3) Kurangnya komitmen pemerintah terhadap pembangunan PPLB Jagoi Babang (4) Adanya Outstanding Boundary Problem(OBP). Penelitian ini menyimpulkan, khususnya dalam pembangunan Pos Pemeriksaan Lintas Batas Jagoi Babang, pemerintah haruslebih pro aktif dalam menyelesaikan persoalan Outstanding Boundary Problem, berkomitmen dalam mengikuti forum-forum Sosek Malindo, dan pengoptimalkan diplomasi sehingga keberadaan Pos Pemeriksaaan LintasBatas di Jagoi Babang juga dapat menjadi prioritas bagi Malaysia. Penelitian Disertasi ini mengajukan konsep untuk memperkuat kerjasama bilateral dalam Sosek Malindo melalui “ wider participation” yang melibatkanNGO’s dan civil society sebagai aktor-aktor penting selain pemerintah.