TINGKAT PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PENATAAN RUANG DALAM PROSES PENGAJUAN IMB DI KOTA PONTIANAK - Oktaviani, Hana Izdihar; Wulandari, Agustiah; Purnomo, Yudi (Jurnal Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Tanjungpura, 2018)
Pengendalian Pemanfaatan Ruang merupakan proses penataan ruang yang penting untuk mewujudkan tertib tata ruang. Salah satu bentuk pengendalian pemanfaatan ruang adalah perizinan. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan contoh instrumen perizinan. IMB memiliki permasalahan layaknya perizinan pada umumnya seperti pelanggaran oleh masyarakat, masyarakat yang tidak memiliki IMB dan proses pengurusan izin yang lama. Peran serta pemerintah dan masyarakat diperlukan untuk mewujudkan pengendalian pemanfaatan ruang yang baik. Aspek pemahaman merupakan salah satu tahap penting bagi seseorang dalam mengimplementasikan kebijakan tata ruang. Pemerintah Kota Pontianak memiliki berbagai program untuk mendorong dan memudahkan masyarakat dalam mengurus IMB namun masih terdapat berbagai pelanggaran tata ruang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat terhadap penataan ruang dalam proses pengajuan IMB di Kota Pontianak. Sasaran untuk mencapai tujuan tersebut yaitu menjelaskan teori-teori dan peraturan-peraturan terkait IMB, menjelaskan kaitan IMB dengan penataan ruang, mengidentifikasi dan menganalisis karakteristik masyarakat di Kota Pontianak, mengidentifikasi dan menganalisis tingkat pemahaman masyarakat terhadap IMB di Kota Pontianak dan mengidentifikasi juga menganalisis tingkat pemahaman masyarakat terhadap penataan ruang di Kota Pontianak. Analisis yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang disebarkan di Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTKPTSP) Kota Pontianak.Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pemahaman terkait pengertian, fungsi, ketentuan sanksi atas pelanggaran IMB, prosedur permohonan IMB, Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) dan kelengkapan gambar. Sementara itu, masyarakat tidak memahami mengenai penerapan SKRK dalam penataan ruang, intensitas pemanfaatan lahan dan penerapan intensitas pemanfaatan lahan tersebut dalam penataan ruang. Sementara itu masyarakat memiliki pemahaman mengenai penataan ruang terkait pengertian dan fungsi penataan ruang. Sedangkan mengenai ketentuan sanksi atas pelanggaran rencana tata ruang, dokumen rencana tata ruang wilayah dan rencana peraturan zonasi, masyarakat tidak paham.Kata-kata kunci: pemahaman, Izin Mendirikan Bangunan, penataan ruang