ANALISIS PENERAPAN SAK ETAP PADA USAHA KECIL MENENGAH (UKM) PENGGILINGAN PADI - B41109021, Fatwa B41109021 fatwa (Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN (KIAFE), 2016)
ANALISIS PENERAPAN SAK ETAP PADA USAHA KECIL MENENGAH (UKM) PENGGILINGAN PADI Fatwa Program Studi S-1 Jurusan Akuntansi Universitas Tanjung Pura Email.fatwa27@yahoo.co.id Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui penyusunan laporan keuangan UKM Penggilingan Padi, 2) Untuk mengetahui UMKM Penggilingan Padi sudah menerapkan PSAK ETAP?, 3) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya pencatatan keuangan berbasis SAK ETAP pada UMKM. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu untuk mendeskripsikan atau menggambarkan bagaimana UKM Penggilingan Padi menyajikan laporan keuangannya, diikuti dengan mempelajari buku-buku literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian. Analisis yang digunakan adalah SAK ETAP. Penelitian menyimpulkan sebagai berikut: 1) Dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan, serta uraian-uraian yang telah dikemukakan bahwa UKM Penggilingan Padi belum menerapkan SAK ETAP, laporan-laporan yang disajikan oleh UKM Penggilingan Padi hanya berupa Neraca dan Laporan Laba/Rugi saja, jelas kurang sesuai karena dalam prosedural pelaporan keuangan yang berdasarkan SAK ETAP yaitu Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan. Maka dari itu penulis melakukan implementasi laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP agar UKM Penggilingan Padi dapat menerapkannya, 2) Keberadaan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang diperuntukan untuk usaha kecil dan menengah, keberadaannya belum banyak diketahui oleh para pemilik UKM dan masih rendahnya pemahaman SAK ini, 3) Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam menyusun laporan keuangan. Serta tidak pernah mengikuti pelatihan tentang pelaporan keuangan akuntansi, 4) Tidak adanya pembagian tugas yang jelas antar bidang karena pemilik sekaligus menjadi pengelola usaha. Pemilik mengelola usaha sendiri, sehinga waktu yang dimiliki difokuskan untuk mengembangkan usahanya dan 5) Tidak adanya keharusan penggunaan SAK ETAP dari pemerintah Kata Kunci: SAK ETAP, UKM A. Latar Belakang Setiap usaha diharapkan mempunyai laporan keuangan untuk menganalisis kinerja keuangan sehingga dapat memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Namun praktek akuntansi keuangan pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) masih rendah dan memiliki banyak kelemahan (Suhairi, 2014). Kurangnya kemampuan pelaku UKM dalam bidang pengelolaan usaha juga termasuk kendala yang dihadapi UKM, antara lain rendahnya pendidikan dan kurangnya pemahaman pelaku UKM tersebut dalam bidang akuntansi (Benjamin, 1990). Biasanya pembukuan UKM dilakukan dengan cara-cara sederhana dan tidak detail (Krisdiartiwi, 2011). Semakin berkembangnya usaha, menuntut UKM untuk berhubungan dengan pihak eksternal perusahaan. Misalnya untuk meningkatkan pendanaan UKM akan berhubungan dengan pihak bank/ lembaga keuangan lainnya. Pihak bank/ lembaga keuangan tersebut biasanya akan mensyaratkan laporan keuangan untuk menilai kelayakan kredit dari UKM. Demikian juga ketika UKM akan mengikuti lelang pengadaan barang maupun jasa yang diadakan oleh pihak rekanan, pihak rekanan biasanya akan meminta laporan keuangan sebagai syarat kelengkapan administratif. Dengan demikian semakin berkembangnya usaha, menuntut UKM untuk menyediakan laporan keuangannya dengan baik sesuai standar yang berlaku. Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada tanggal 17 Juli 2014 dan berlaku efektif 1 Januari 2011. Diterbitkannya SAK ETAP bertujuan untuk diimplementasikan pada entitas tanpa akuntabilitas publik. Pada umumnya, UKM adalah entitas tanpa akuntabilitas publik karena UKM pada umumnya belum memiliki akuntabilitas publik signifikan dan tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial stetment). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi UKM dalam menyusun laporan keuangan berbasis SAK ETAP serta untuk merancang sistem akuntansi sederhana yang dapat membantu dan memudahkan para pemilik UKM dalam membuat laporan keuanganberbasis SAK ETAP. Dengan laporan keuangan tersebut diharapkan pemilik UKM dapat mengevaluasi usahanya serta dapat menggunakan informasi dalam laporan keuangan tersebut sebagai dasar dalam pengambilan keputusan bisnisnya. Besarnya potensi UKM yang ada saat ini ternyata belum sebanding dengan tingkat kemajuan UKM. Dalam melakukan kegiatan UKM masih menghadapi beberapa masalah. Masalah yang mempunyai bagian yang cukup besar yaitu masalah modal, teknologi, dan keahlian manajerial (Soetrisno,2015). Salah satu masalah UKM adalah pengelolaan keuangan dan permodalan dimana UKM masih menghadapi kendala yang cukup serius. Fenomena yang terjadi adalah UKM menghadapi kendala permodalan dan sedikitnya para investor yang bersedia meminjamkan atau menanamkan modalnya pada UKM walaupun menghasilkan laba yang cukup besar. Alasan mendasar adalah UKM tersebut tidak dapat menunjukkan bukti operasional dan keuntungan perusahaan dalam bentuk laporan keuangan. Menurut Krisdiartiwi (2011:1) selama ini pembukuan sering dianggap sebagai sesuatu yang rumit dan