PELAKSANAAN PASAL 48 PERATURAN KAPOLRI NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG IMPLEMENTASI PRINSIP DAN STANDAR HAK ASASI MANUSIA DALAM PENYELENGGARAAN TUGASKEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI KOTA PONTIANAK - - A1012131074, ZAINAL ABIDIN (Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura, 2017)
Tugas utama Kepolisian adalah sebagai pelindung, pengayom, pelayan, dan melaksanakan penegak hukum dalam Negeri. Di dalam Undang-Undang tersebut diatur status anggota POLRI bukan lagi militer melainkan sebagai warga sipil sebagaimana masyarakat lainnya. Dengan keluarnya Polri dari ABRI tidak serta merta membuat jiwa militeristik lepas dari sosok seorang anggota Polri. Hal ini terlihat dari masih banyaknya tindakan kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh anggota Polri pada saat sedang menangani sebuah perkara. Tindakan yang cenderung melanggar hak asasi manusia sering terjadi pada saat anggota Polri sedang melakukan tindakan Kepolisian yaitu penangkapan terhadap seorang pelaku atau tersangka kejahatan atau tindak pidana tertentu seperti pelaku pencurian. Pada saat ini Polri berusaha memperbaiki diri dan membentuk menjadi menjadi Polisi yang menjadi dambaan masyarakat Indonesia yaitu polisi yang humanis, yang senantiasa menjauhkan budaya kekerasan dalam setiap tindakannnya. Berbagai pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan HAM senantiasa dilakukan secara berkala kepada semua anggota Polri, dengan harapan menghapus pengaruh militer yang beberapa dasawarsa membentuk sifat â€œkekerasanâ€ pada insan Polri. Sehingga tidak ada lagi istilah menegakkan hukum dengan melanggar hukum. Barometer keberhasilan Polri adalah terletak pada fungsi reserse, karena pada fungsi reserse semua tugas Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayanÂ masyarakat masyarakat serta penegakan hukum berada. Tugas pokok dan fungsi Anggota reserse berdasarkan Skep Nomor 54 tahun 2002 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi KepolisianÂ Â Â Â RepublikÂ Â Â Â Â Â IndonesiaÂ adalah menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dengan memberikan pelayanan atau perlindungan khusus kepada korban/pelaku, remaja, anak-anak dan wanita serta menyelenggarakan fungsi identifikasi, baik untuk kepentingan penyelidikan maupun pelayanan umum dan menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan. Tugas reserse dibagi dalam 2 (dua) bagian besar yaitu tugas preventif (pencegahan) dan refresif (penindakan). Tugas reserse yang bersifat refresif dilakukan dengan cara melakukan patroli daerah-daerah rawan kriminalitas atau dengan pembagian daerah pantauan ( kring serse ), sedangkan tugas yang bersifat refresif adalah penyelidikan maupun penyidikan suatu tindak pidana. Semakin hari tugas anggota POLRI khususnya anggota reserse semakin berat, kejahatan semakin meningkat baik dari segi kualitas maupun kuantitas seiring dengan berjalannya waktu, begitu juga halnya kejahatan-kejahatan yang bersifat konvensional. Pencurian dengan kekerasan adalah termasuk kejahatan konvensional, pencurian dengan kekerasan oleh POLRI dimasukkan kedalam kategori kejahatan jalanan ( street crime ). Kejahatan jalanan (street crime) termasuk 1 dari 7 jenis kejahatan yang menjadi perhatian khusus POLRI disamping Ilegal logging ( Pembalakan liar), illegal mining ( penambangan liar), illegal fishing (pencurian ikan oleh warga Negara asing secara illegal ), perjudian, Narkoba dan premanisme. Untuk di wilayah hukum Polresta Pontianak Kota saja Pencurian dengan kekerasan menduduki peringkat ke 2 dari berbagai macam tindak kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Polresta Pontianak Kota. Berdasarkan data di Satreskrim Polresta Pontianak tahun 2011 tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Polresta Pontianak Kota tercatat 289 kasus, tahun 2012 tercatat 406 kasus, tahun 2013 tercatat 292 kasus, tahun 2014 tercatat 281 kasus, tahun 2015 mengalami penurunan dari tahun 2014 yaitu terjadi 112 kasus pencurian dengan kekerasan sedangkan tahun 2016 sampai dengan bulan Juli tercatat 107 kasus yang terjadi. Kemudian para pelaku pencurian denganÂ kekerasan yang ditembak oleh anggota rerserse kriminal pada proses penangkapannya menunjukan angka yg signifikan. Pada tahun 2011 pelaku pencurian dengan kekerasan yang tembak berjumlah 84 orang 2 diantaranya meninggal dunia, pada tahun 2012 ada 81 orang yang ditembak ( 1 meninggal dunia ), tahun 2013 terdapat 25 orang pelaku curas yang ditembak ( 2 meninggal dunia ), tahun 2014 terdapat 37 orang yang ditembak, tahun 2015 terdapat 15 tersangka yang ditembak ( 1 orang meninggal dunia) dan tahun 2016 terdapat 21 tersangka yang ditembak ( 1 tersangka meninggal dunia ) .Petugas reserse dalam proses penangkapan kadang kala di hadapkan dalam situasi yang dilematis, di satu sisi petugas kepolisianÂ mempunyai tugas dan kewajiban menangkap tersangka tindak pidana tanpa ada kekerasan sedangkan disisi lain petugas kepolisian yang melakukan penangkapan dihadapkan pada bahaya yang mengancam jiwanya dalam proses penangkapan tersebut dikarenakan tersangka atau pelaku kejahatan melakukan perlawanan bahkan sering kali pelaku atau tersangka menggunakan senjata api atau senjata tajam. Dalam hal ini petugas kepolisian dituntut memiliki keahlian dalam upaya penangkapan terhadap tersangka atau pelaku dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Petugas reserse juga harus selalu menjunjung tinggi azas Praduga Tak Bersalah ( Presumption of Innoncent ), siapapun pelaku kejahatan yang akan dilakukan penangkapan harus dianggap tidak bersalah sampai vonis hakim menyatakan ornag tersebut bersalah. Prosedur penggunaan senjata api terhadap pelaku kejahatan pada proses penangkapan oleh anggota POLRI itu sendiri telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan baik secara umum maupun secara khusus. Tugas anggota reserse yang termasuk dalam konteks penyelidikan dan penyidikan adalah salah satunya penangkapan. Wewenang penangkapan dapat dilakukan oleh penyidik Polri atau pembantu penyidik Polri atas perintah penyidik. Kewenangan penangkapan terjabarkan pada pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP. Sedangkan alasan dilakukannya penangkapan terhadap seseorang adalah antara lain : - Sesorang tersebut diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan - yang cukup. (Pasal 17 KUHAP) - Dalam hal tertangkap tangan melakukan suatu tindak pidana. (Pasal 18 ayat (2) KUHAP) - Seseorang telah melakukan pelanggaran apabila telah dua kali dilakukan panggilan secara sah namun tidak hadir tanpa alasan yang sah. Tindakan penangkapan secara diatur dalam dalam KUHAP Pasal 18 yang mengatur tentang kelengkapan administrasi dan tata cara dalam hal melakukan penangkapan, kemudian diatur juga dalam UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 13 dan 14. Sedangkan penggunaan senjata api pada proses penangkapan maupun tindakan kepolisian yang lain secara khusus diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian ( PERKAP ). Tahapan-tahapan yang harus dipedomani anggota Polri dalam melakukan tindakan kepolisian dengan penggunaan kekuatanÂ tersebut dinyatakan dalam pasal 5 butir 1, yaitu : a. tahap 1 : kekuatan yg mempunyai dampak preventif/pencegahan b. tahap 2 : perintah lisan; c. tahap 3 : kendali tangan kosong lunak; d. tahap 4 : kendali tangan kosong keras; e. tahap 5 : kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri; f. tahap 6 : kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau masyarakat. Dalam Peraturan KapolriÂ No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti yang tertulis dalam pasal 11 yaitu: Pasal 11 : (1). Setiap petugas anggota Polri dilarang melakukan : a) Penangkapan dan penanahan secara sewenang-wenang dan tidak berdasar hukum; b) penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan; c) pelecehan atau kekerasan seksual terhadap tahanan atau orang-orang yang disangka terlibat dalam kejahatan; d)Â penghukuman dan/atau perlakukan tidak manusiawi yang merendahkan martabat manusia; e) korupsi dan menerima suap; f) menghalangin proses peradilan dan/atau menutup-nutupi kejahtan; g) penghukuman secara fisik yang tidak berdasarkan hukum ( corporal punishment ); h) perlakukan tidak manusiawi terhadap seseorang yang melaporkan kasus pelanggaran HAM oleh orang lain; i) melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan yang tidak berdasar hukum; j) menggunakan kekerasan dan/atau senjata api yang berlebihan; Pelanggaran atas apa yang telah ditentukan dalam pasal 11 ayat (1) dijelaskan pada pasal yang sama pada ayat (2) yang berbunyi : Anggota Polri yang melakukan tindakan melanggar HAM wajib mempertanggungjawabkan sesuai dengan kode etik profesi kepolisian, disiplin dan hukum yang berlaku. Dalam pasal 48 disebutkan : Setiap petugas Polri dalam melakukan tindakan kepolisian dengan menggunakan senjata api harus memedomani prosedur penggunaan senjata api sebagai berikut: a.Â petugas memahami prinsip penegakan hukum legalitas, nesesitas dan proporsionalitas. b.Â sebelum menggunakan senjata api, petugas harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara: 1. menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota Polri yang sedang bertugas; 2. memberi peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan, atau meletakkan senjatanya; dan 3. memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi. c. Dalam keadaan yang sangat mendesak dimana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau orang lain disekitarnya, peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak perlu dilakukan. Namun walau sudah diatur sedemikian rupa dengan aturan yang ketat penggunaan senjata api pada proses penangkapan pelaku kejahatan khususnya pelaku pencurian dengan kekerasan oleh anggota Reserse di Negara ini khususnya di wilayah hukum Polresta Pontianak Kota masih cenderung tidak prosedural atau tidak melewati tahapan-tahapan maupun kondisi yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap Kapolri) Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam penyelenggaraan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adanya hambatan dan permsalahan dilapangan tentu mesti dicari jalan keluarnya sehingga tidak menjadi masalah yeng terus berulang. Bertitik tolak dari uraian latar belakang penelitian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: â€ Bagaimana Pelaksanaan Pasal 48 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Kota Pontianak?â€ Bahwa Pelaksanaan pasal 48 Peraturan KapolriÂ No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Kota Pontianak, belum berjalan sebagaimana mestinya karena faktor internal yakni kesadaran aparat tentang HAM masih rendah dan Faktor eksternal yakni faktor lingkungan yang mempengaruhi Â Kata Kunci : Peraturan Kapolri, Tugas Kepolisian, HAM dan Faktor lingkungan