PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN OLI SEPEDA MOTOR PALSU DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DI KOTA PONTIANAK BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN - NPM. A2021161087, FITRIYANA, SH (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2018)
ABSTRAK Keberadaan Oli sepeda motor sebagai kebutuhan vital dalam perawatan purna jual sepeda motor menjadi sesuatu yang menggiurkan untuk disalah gunakan. Hal inilah yang tampaknya banyak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan celah tersebut dalam bertindak secara tidak patut, dengan menjual Oli sepeda motor yang tidak layak edar untuk meraup keuntungan pribadi. hal ini dibuktikan saat Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalbar melakukan penggerebekan gudang penyimpanan oli pelumas yang diduga palsu di Kota Pontianak. Lokasi gudang yang digerebek pada 14 Agustus 2017 siang terletak di Jalan Suwignyo. Penggerebekan tersebut berawal dari adanya informasi terkait dengan peredaran barang-barang asli tapi palsu di gudang milik R Berdasarkan hasil pengecekan di gudang tersebut, Polisi menemukan berbagai oli yang diduga palsu. Barang bukti yang ditemukan ada 49 kotak oli merek MPX 1, 58 kotak oli merek Yamalube Silver, 38 kotak oli merek Yamalube Matic, 24 kotak oli merek Ultra Tex, 104 kotak oli Castrol 2T, 120 kotak oli merek Grand, 36 kotak oli merek Yamalube Sport, 138 kotak oli merek Enduro, 132 kotak oli merek MPX 2 dan 22 kotak oli merek Enduro 0,8 ml. Praktik penjualan suku oli palsu yang dilakukan oleh tersangka R tersebut, sudah berjalan satu tahun yang beredar di Kota Pontianak dan sekitarnya. Masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut : Bagaimana penerapan sanksi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen? Bagaimana pengawasan terhadap peredaran oli sepeda motor palsu dalam rangka perlindungan hukum terhadap konsumen di Kota Pontianak berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ? dan Bagaimana Upaya perlindungan Hukum terhadap Konsumen dari adanya peredaran oli sepeda motor palsu menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Kota Pontianak? Pada dasarnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak pemerintah terkait peredaran barang dan/atau jasa dalam hal ini mengenai peredaran Oli sepeda motor di Kota Pontianak, dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi dan UKM Kota Pontianak. Upaya perlindungan konsumen melalui pemberdayaan setiap unsur yang ada yaitu masyarakat dan LPKSM disamping pemerintah sendiri melalui menteri dan/atau menteri teknis terkait. Kata kunci : Pengawasan, Oli Sepeda Motor dan Perlindungan KonsumenABSTRACT The existence of motorcycle oil as a vital need in after-sales care of motorcycles into something tempting to be misused. This is what many seem to be abused by irresponsible persons to exploit the gap in inappropriate acts, by selling unsuitable motorcycle oils for personal profit. this is evidenced when the Directorate of Special Criminal Investigation West Kalimantan provincial police force conduct raids of oil storage store lubricants that allegedly false in the city of Pontianak. The location of the warehouse that was raided on August 14, 2017 afternoon is located on Suwignyo Street. The raid originated from information related to the circulation of the original goods but fake in the warehouse owned R Based on the results of checks in the warehouse, the Police found a variety of oil allegedly false. Evidence found there are 49 boxes of brand oil MPX 1, 58 boxes of Yamalube Silver brand oil, 38 boxes of Yamalube Matic brand oil, 24 boxes of Ultra Tex brand oil, 104 Castrol 2T oil boxes, 120 Grand brand oil boxes, 36 boxes of Yamalube brand oil Sport, 138 boxes of oil Enduro brand, 132 boxes of oil brand MPX 2 and 22 boxes of oil Enduro 0.8 ml brand. Practice sales of fake oil tribe conducted by the suspect R, has been running one year circulating in the city of Pontianak and surrounding areas. Problems to be discussed in this study are as follows: How the application of sanctions in Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection? How to supervise the circulation of fake motor oil in the framework of legal protection to consumers in Pontianak City based on Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection? and How Consumer Protection Efforts to Consumers from the circulation of fake motor oils according to Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection in Pontianak City? Basically, the supervision done by the government related to the circulation of goods and / or services in this case concerning the circulation of motorcycle oil in Pontianak City, conducted by the Department of Trade Industry of cooperatives and SMEs of Pontianak City. Efforts to protect consumers through empowerment of each element that is the community and LPKSM besides the government itself through the minister and / or related technical ministers. Keywords: Supervision, Motorcycle Oil and Consumer Protection