PELAKSANAAN UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR JENIS PENUMPANG UMUM, BUS DAN BARANG OLEH DINAS PERHUBUNGAN PEMERINTAH DERAH KABUPATEN KUBU RAYA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Jo PP 55 TAHUN 2012 TENTANG KENDARAAN - NIM. A21210045, DEDDY KURNIAWAN, ST (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2019)
AbstrakTesis ini membahas tentang Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor Jenis Penumpang Umum, Bus Dan Barang Oleh Dinas Perhubungan Pemerintah Derah Kabupaten Kubu Raya Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Jo Pp 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini ialah menggunakan metode penelitian hukum normatif dan sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh yaitu Dalam pelaksaaan pelayanan Pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan Standar Operasi dan Prosedur yang ditetapkan. Akan tetapi disisi yang lain pelayanan prima yang menjadi jargon bagi setiap aparatur pemerintah di Kabupaten Kubu Raya haruslah dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Arti penting dari hal tersebut ialah bagi setiap pelaku pelayanan Pengujian kendaraan Bermotor wajib melayani setiap Masyarakat yang datang untuk melaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor, apapun bentuk pelayanannya, siapapun orangnya. Sehingga dengan kata lain, petugas pelayanan Pengujian kendaraan Bermotor ini tidak boleh menolak melakukan pelayanan tanpa alasan yang jelas dan bertanggung jawab. Akan tetapi penting kiranya untuk tetap menerapkan SOP dan berdasar peraturan yang telah dibuat walaupun terkadang dalam pelaksanaannya tak menutup kemungkinan dituntut untuk membuat kebijakan-kebijakan seperlunya untuk tetap melayani masyarakat. Masyarakat pengguna jasa Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor yang masih kurang pengetahuannya mengenai proses Uji Kendaraan Bermotor adalah kendala yang utama dalam pelaksanaan pelayanan tersebut. Terlebih lagi yang menjadi penambah keruh suasana ialah sikap masyarakat yang menjadi pengguna pelayanan ini yang seakan-akan tidak mau dipersulit dengan alasan bahwa mereka telah melaksanakan dan mendukung program pemerintah untuk peningkatan angka keselamatan di jalan dengan melakukan Pengujian Kendaraan Bermotor dan menambah pemasukan daerah. Serta terbatasnya sumber daya manusia dalam melakukan pelayanan terhadap Uji Kendaraan Bermotor yang masih belum memenuhi standarisasi, akan tetapi Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya terus meningkatkan Sumber daya manusia untuk menunjang pelayanan terhadap masyarakat. Kurangnya sarana dan prasarana yang menjadi kendala dalam melakukan kegiatan uji kendaraan bermotor yang berpengaruh kepada pelayanan terhadap masyarakat, kurangnya Gedung sebagai tempat uji kendaraan dan ada beberapa alat uji yang sudah tidak akurat lagi dalam proses uji kendaraan yang mengakibatkan kurangnya akurasi dalam penentuan kelaikan kendaraan.Â Kata Kunci : Uji Berkala, Kendaraan Bermotor, Lalu LintasAbstractThis thesis discusses the implementation of periodic tests of motorized vehicles of public passenger types, buses and goods by the Transportation Department of the Government of the District of Kubu Raya in the review of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transport Jo Pp 55 of 2012 concerning Vehicles. The research method used in writing this thesis is to use normative and sociological legal research methods. From the results of this thesis research that is obtained in the implementation of the service testing of motor vehicles in the Transportation Office of Kubu Raya Regency there are several things that are not in accordance with the Operational Standards and Procedures set. But on the other hand the excellent service that becomes the jargon for every government apparatus in Kubu Raya Regency must be carried out with full responsibility. The significance of this is for every actor in the service of testing a motorized vehicle obliged to serve every community who comes to carry out a motorized vehicle test, whatever form of service, whoever the person is. So in other words, this Motor Vehicle Testing service officer may not refuse to perform services without a clear and responsible reason. However, it is important to keep implementing SOP and based on the regulations that have been made, although sometimes in its implementation it does not rule out the possibility of being demanded to make policies as necessary to continue serving the community. People who use the Motor Vehicle Testing Service who lack knowledge about the Motor Vehicle Test process are the main obstacles in the implementation of these services. Even more so that the atmosphere is turbid enhancer is the attitude of the people who are users of this service as if they do not want to be complicated on the grounds that they have implemented and supported government programs to improve road safety figures by conducting Motorized Vehicle Testing and increasing regional income. As well as the limited human resources in conducting services to the Motor Vehicle Test that still does not meet standardization, however the Kubu Raya District Transportation Office continues to improve human resources to support services to the community. Lack of facilities and infrastructure which is an obstacle in carrying out motorized vehicle testing activities that affect the service to the community, the lack of buildings as a vehicle test place and there are some test equipment that are no longer accurate in the vehicle test process that results in a lack of accuracy in determining vehicle worthiness.Keywords: Periodic Test, Motorized Vehicles, Traffic