IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAPOLRI BERDASARKAN PERKAP NO. 3 TAHUN 2015 TENTANG PEMOLISIAN MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN POLMAS SEBAGAI UPAYA MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (STUDI DI WILAYAH KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG) - NPM. A2021161015, ASEP MUSTOPA KAMIL, SH. (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2018)
ABSTRAK Tesis ini berjudul ?Implementasi Kebijakan Kapolri Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat (Polmas) Sebagai Upaya Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di wilayah Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang?. Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan hukum empiris diperoleh kesimpulan, dalam kenyataannya, implementasi kebijakan Kapolri berdasarkan Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2015 tentang Polmas sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kecamatan Sintang masih belum maksimal, tetapi paling tidak sudah ada upaya dari Polsek Sintang Kota untuk merealisasikan program Polmas kepada warga masyarakat di wilayah Polsek Sintang Kota. Adapun kendala teknis dalam mengimplementasikan kebijakan Kapolri berdasarkan Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2015 tentang Polmas sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kecamatan Sintang, antara lain sebagai berikut: kurangnya pemahaman anggota Polri terhadap tujuan Polmas; kurangnya kepedulian masyarakat untuk bekerjasama dengan Polisi; dan kurangnya personil Bhabinkamtibmas untuk melaksanakan program Polmas. Sedangkan kendala yuridis dalam mengimplementasikan kebijakan Kapolri berdasarkan Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2015 tentang Polmas sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kecamatan Sintang, antara lain: Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2015 tentang Polmas merupakan produk kebijakan yang sifatnya internal di kalangan aparat Kepolisian saja, sehingga tidak memiliki unsur kekuatan mengikat untuk dijalankan oleh seluruh masyarakat, dan Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2015 tentang Polmas tidak termasuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan, sehingga dasar berlakunya memiliki berbagai kelemahan. Upaya-upaya mengatasi kendala teknis dan yuridis dalam mengimplementasikan kebijakan Kapolri berdasarkan Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2015 tentang Polmas sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kecamatan Sintang adalah sebagai berikut: Membangun kemitraan melalui komunikasi intensif antara petugas Polri dengan warga masyarakat; Setiap petugas Polri harus senantiasa bersikap dan berperilaku sebagai mitra masyarakat yang lebih menonjolkan pelayanan, menghargai kesetaraan antara Polisi dan warga masyarakat serta senantiasa memfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam rangka mengamankan lingkungannya; Mengubah citra buruk yang melekat pada Polisi, artinya perilaku dan kinerja yang ditunjukkan polisi apabila berhadapan dengan masyarakat harus berorientasi pada penegakan hukum bukan penggunaan hukum. Artinya sikap dan kinerja yang perlu dilatih, dibangun tidak sekedar penguasaan hukum, tetapi perlu syarat tambahan yang berbasis pada sikap mental kepribadian sebagai hamba hukum yang berani, jujur dan komitmen terhadap rasa keadilan masyarakat. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pemolisian Masyarakat, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. ABSTRACT This thesis entitled