KEBIJAKAN KEPALA SEKOLAH SD NEGERI DAN SMP NEGERI DALAM PEREKRUTAN TENAGA GURU HONORER DITINJAU DARI PASAL 8 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2005 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Di Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang) - NPM. A2021161061, SUNARTO, SH (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2018)
ABSTRAKÂ Tesis ini berjudul â€œKebijakan Kepala Sekolah SD Negeri dan SMP Negeri Dalam Perekrutan Tenaga Guru Honorer Ditinjau Dari Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Studi di Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang)â€. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan dan menganalisis dapat/tidaknya kebijakan Kepala Sekolah SD Negeri dan SMP Negeri dalam penyediaan Tenaga Guru Honorer dipertanggungjawabkan secara hukum dan sikap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang terhadap kebijakan Kepala Sekolah SD Negeri dan SMP Negeri dalam perekrutan Tenaga Guru Honorer. Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan hukum empiris diperoleh kesimpulan, kebijakan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SD Negeri dan SMP Negeri di Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang dalam hal perekrutan Tenaga Guru Honorer atau Guru Tidak Tetap memang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena menyalahi ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Adapun sikap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang terhadap kebijakan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SD Negeri dan SMP Negeri di Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang dalam hal perekrutan Tenaga Guru Honorer atau Guru Tidak Tetap adalah menyetujui kebijakan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SD Negeri dan SMP Negeri dalam hal perekrutan Tenaga Guru Honorer atau Guru Tidak Tetap dan memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah SD Negeri dan SMP Negeri di Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang untuk merekrut Tenaga Guru Honorer atau Guru Tidak Tetap disebabkan karena memang kondisinya SD Negeri dan SMP Negeri di Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang kekurangan tenaga guru, jadi mau tidak mau solusinya dengan merekrut Tenaga Guru Honorer atau Guru Tidak Tetap agar dapat menunjang proses belajar mengajar.Â Kata Kunci : Kebijakan, Perekrutan, Tenaga Guru Honorer. Â Â ABSTRACTÂ This thesis entitled