PERLINDUNGAN HUKUM ATAS TANAH ADAT DALAM KAITAN DENGAN PEMBERIAN IZIN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KECAMATAN SERAWAI KABUPATEN SINTANG - VICTOR EMANUEL, S.H. NMP.A.2021131076, JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2017)
ABSTRAK Menurut hukum Adat yang berlaku dalam masyarakat di wilayah Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang, hubungan antara manusia dengan tanah sangat erat. Tanah sebagai tempat manusia untuk menjalani dan melanjutkan kehidupannya, tempat mereka berdiam, tanah yang memberi makan mereka, tanah dimana mereka dimakamkan dan menjadi tempat kediaman orang-orang halus pelindungnya beserta arwah leluhurnya, tanah dimana meresap daya-daya hidup, termasuk juga hidupnya masyarakat dan karenanya tergantung dari padanya. Dalam lingkungan masyarakat di wilayah Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang, tanah adat yang masih ditemukan keberadaaanya disebut Kelohkak. Permasalahan yang terjadi adalah bahwa tahun 2008, Pemerintah Kabupaten Sintang melalui SK Bupati Sintang telah menetapkan lokasi tanah untuk izin usaha perkebunan kelapa milik PT Sinar Sawit Andalan (SSA) mencakup wilayah tanah adat Kelohkak tersebut, sehingga masyarakat melakukan penolakan Untuk menganalisa permasalahan ini, teori yang digunakan adalah: teori tanah adat, teori perlindungan hukum, teori tujuan dan fungsi hukum,teori masyarakat hukum adat,teori perizinan, dan teori kewenangan. Metode penelitian menggunakan metode ilmu hukum normatif dengan mengacu kepada norma-norma hukum positif yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan sosiologis dan normatif. Hasil Penelitian yang diperoleh adalah . Bahwa perlindungan Hak tanah adat di wilayah kecamatan serawai Kabupaten sintang secara yuridis dalam bentuk peraturan daerah belum ada. Keberadaan Hak tanah adat seperti di wilayah di kecamatan serawai yang disebut Kolhkak merupakan bukti nyata, bahwa hingga saat ini keberadaan Hak tanah adat masih diakui dan dimiliki oleh masyarakat Dayak Uut Danum. Terkait dengan izin usaha perkebunan kelapa sawit PT Sinar Sawit Andalan, pihak perusahaan merasa bahwa pihaknya sudah menempuh langkah-langkah prosedural dalam melaksanakan usaha perkebunan yang dilakukan dengan alasan sudah ada izin lokasi yang diberikan Pemerintah Kabupaten Sintang. Bahwa kendala perlindungan hukum atas tanah adat di kabupaten sintang khususnya di wilayah kecamatan serawai belum adanya peraturan khusus dalam bentuk perda, sehingga pihak masyarakat maupun pihak pemerintah daerah dan pihak ketiga lainnya tidak memiliki acuan atau pedoman yuridis. Yang ada hanya wujud pengakuan secara de facto belum diikuti secara de yure. Untuk mengatasi belum adanya perlindungan hukum atas tanah adat di kabupaten sintang (termasuk kecamatan serawai), pihak Pemerintah daerah kabupaten Sintang sudah melakukan pendataan dan inventarisasi terhadap hak tanah ulayat pada tahun 2012 dan telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang nomor 12 tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengakuan Kelembagaan Adat dan Masyarakat Hukum Adat. Perda tersebut hingga 2017 ini belum dilaksanakan. Kata Kunci: Perlindungan hukum, Tanah adat, izin usaha perkebunan 2 ABSTRAC According to the customary law that applies in the community in Serawai sub district of Sintang regency, the relationship between man and the land is very close. Land as a place for people to live and continue their lives, where they live, the land that feeds them, the land where they are buried and the dwellings of their patron's patrons and their ancestral spirits, the soil which permeates the powers of life, including the life of society and Hence it depends on it. In the community environment in Serawai district, Sintang regency, the indigenous land that is still found kesadaaanya called Kelohkak. The problem that happened was that in 2008, the Government of Sintang District through the Sintang Regent's Decree has determined the location of land for the coconut plantation business permit owned by PT Sinar Sawit Andalan (SSA) covering the customary land of Kelohkak, so the community rejected To analyze this problem, Used are: customary land theory, legal protection theory, theory of purpose and function of law, indigenous theory of law theory, permission theory, and theory of authority. The research method uses normative jurisprudence method with reference to positive legal norms contained in the legislation and other legal materials using statute approach, sociological and normative approach. The results obtained are. Whereas the protection of customary land rights in the sub-district of Serang Regency in juridical form in the form of regional regulation does not yet exist. The existence of customary land rights such as in the area of the serawai sub-district called Kolhkak is clear proof that up to now the existence of customary land rights is still recognized and owned by Dayak Uut Danum community. Related to the palm oil plantation business permit PT Sinar Sawit Andalan, the company feels that it has taken procedural steps in carrying out the plantation business conducted on the grounds that there is a location permit given by the Government of Sintang District. Whereas the legal protection constraint on customary land in the district of sintang especially in the serawai sub-district has not yet had any special regulations in the form of local regulations, so that the community and the local government and other third parties have no juridical reference or guidance. There is only de facto recognition that has not been followed by de yure. To overcome the absence of legal protection of customary land in the sintang district (including serawai sub-district), the Sintang District Government has conducted data collection and inventory of the ulayat land rights in 2012 and has issued Sintang District Regulation No. 12 of 2015 on Protection and Recognition Indigenous and Customary Law Institutions. The law until 2017 has not yet been implemented. Keywords: Legal protection, customary land, plantation business pe