IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 48/MDAG/PER/7/2015 JUNCTO PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 51/M-DAG/PER/7/2015 DIKAITKAN DENGAN PERDAGANGAN PAKAIAN BEKAS DARI LUAR NEGERI (STUDI DI KOTA PONTIANAK) - M. SALAHUDDIN, S.H NPM. A21211060, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum Untan (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2017)
ABSTRAK Penelitian tesis ini mengangkat masalah Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 Juncto Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/MDAG/PER/7/2015 Dikaitkan Dengan Perdagangan Pakaian Bekas dari Luar Negeri (Studi Di Kota Pontianak). Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis dan Sosiologis. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Faktor yang menyebabkan pakaian bekas dari luar negeri yang termasuk barang dilarang impor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 bebas diperdagangakan di Kota Pontianak, yaitu bahwa perdagangan pakaian bekas dari luar negeri cukup menjanjikan keuntungan, penegakan hukum yang lemah, kesadaran hukum masyarakat masih kurang, dan lemahnya dukungan aturan larangan memperdagangakan pakaian bekas termasuh pemberian kewenangan dalam melakukan pengawasan dan penindakan. Kebijakan pengaturan mengenai larangan perdagangan pakaian bekas dari luar negeri sudah cukup memadai sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Namun demikian berbagai aturan yang berkaitan dengan larangan impor pakaian bekas tersebut harus dilengkapi dengan aturan yang mengatur tentang larangan perdagangan pakaian bekas yang berasal dari luar negeri, dan adanya pengaturan mengenai kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap perdagangan pakaian bekas yang berasal dari luar negeri. Rekomendasi yang diusulkan yaitu Perlu adanya upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat khususnya di Kota Pontianak mengenai dampak negatif dari pakaian bekas yang berasal dari luar negeri terutama dampaknya bagi kesehatan manusia. Aparat penegak hukum di bidang impor harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap masuknya pakaian bekas dari luar negeri, dan melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran ketentuan Larangan Impor Pakaian Bekas. Kemudian Pemerintah harus menetapkan kebijakan mengenai larangan perdagangan pakaian bekas yang berasal dari luar negeri dan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap perdagangan pakaian bekas dari luar negeri. Kata Kunci: Implementasi dan Pakaian Bekas 2 ABSTRACT This thesis research raises the problem of Implementation of Regulation of the Minister of Trade No. 48 / M-DAG / PER / 7/2015 Juncto Regulation of the Minister of Trade No. 51 / M-DAG / PER / 7/2015 Associated With Used Clothing Trade from Abroad (Study In Pontianak ). This research uses Juridical and Sociological research methods. From the result of the research, it is known that the factors causing second hand clothes from abroad including goods are prohibited to import as regulated in Regulation of the Minister of Trade No. 48 / M-DAG / PER / 7/2015 and Regulation of the Minister of Trade No. 51 / M-DAG / PER / 7 / 2015 is freely traded in Pontianak City, that is, the secondhand clothing trade is promising profit, weak law enforcement, lack of legal awareness, and weak support of the ban on trading of used clothing with the authority to supervise and prosecute.The regulatory policy concerning the ban on used clothing trade from abroad is sufficient as stated in Law No. 7 of 2014 on Trade, Law No. 8/1999 on Consumer Protection, Regulation of the Minister of Trade No. 48 / M-DAG / PER / 7 / 2015 on General Provisions in the Import Sector, and Regulation of the Minister of Trade No. 51 / M-DAG / PER / 7/2015 on Prohibition on Import of Used Clothes. However, the rules relating to the ban on importing used clothing should be complemented by rules governing the ban on the trade of secondhand clothing originating from abroad, and the regulation on the authority to exercise oversight and law enforcement on the trade of used clothing originating abroad. The proposed recommendation is that there should be an effort to increase the legal awareness of the community, especially in Pontianak City about the negative impact of used clothing originating from abroad, especially its impact to human health. Law enforcement officers in the field of imports must exercise strict supervision of the entry of used clothing from abroad, and take firm action against violation of the provisions of the Prohibition on Import of Used Clothes. The Government should then adopt a policy on the ban on the trade of used clothing originating from abroad and to authorize the district / municipal governments to exercise oversight and law enforcement on the trade of used clothing from abroad. Keywords: Implementation and Used Clothing