MODEL PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT MASYARAKAT BERDASARKAN HUKUM ADAT DAYAK KANAYATN DI KECAMATAN MANDOR KABUPATEN LANDAK (Studi Kasus Antara Masyarakat Hukum Adat Desa Sumsum Dengan PT. MAK (Mustika Abadi Khatulistiwa)).â€ - NIAN VENERANDA BAIRO, SH NIM. A2021131034, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2016)
AbstrakTesis ini membahas Model Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Berdasarkan Hukum Adat Dayak Kanayatn Di Kecamatan Mandor Kabupaten Landak. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Penyebab terjadinya sengketa tanah ulayat di lingkungan masyarakat adat Dayak Kanayatn di Kecamatan Mandor Kabupaten Landak dikarenakan batas tanah yang tidak jelas dan kurang pasti serta kurangnya pengetahuan mereka mengenai batas-batas tanah yang dimaksud. Seperti yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya bahwa di daerah Kalimantan Barat, khususnya di Kecamatan Mandor Kabupaten Landak, batas-batas tanah menggunakan batas alam yang kurang pasti, seperti batas sungai, batas bukit, batas batu besar, pohon besar dan sebagainya yang merupakan bagian dari tanah ulayat. Hal tersebut menyebabkan seringnya terjadi kesalahpahaman sehingga timbullah sengketa. Proses penyelesaian sengketa tanah ulayat di lingkungan masyarakat adat Dayak Kanayatn di Kecamatan Mandor Kabupaten Landak dilakukan oleh pengurus adat setempat melalui beberapa tahap yaitu jika berada di tingkat dusun maka dilakukan pada tahap Pangaraga, tahap Pasirah di tingkat desa dan pada tahap terakhir di tingkat Temenggung / Binua. Pada tingkat terakhir ini jarang atau tidak pernah penyelesaian sengketa itu tidak terselesaikan. Cara penyelesaian sengketa tanah ulayat di Desa Sumsum Kecamatan Mandor Kabupaten Landak dengan PT. MAK (Mustika Abadi Khatulistiwa) adalah melalui jalur adat yang dilakukan secara berdamai/kekeluargaan. Dengan pihak perusahaan membayar denda adat secara adat dan bersedia mengganti rugi tanaman tumbuh yang masih produktif yang telah digusur oleh pihak perusahaan tersebut. Pihak perusahaan yang tertuntut membayar adat undang-undang Siam Pahar Timanggung Binua yaitu ditebus dengan nominal mata uang sebesar Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Berikutnya membayar 1 (satu) buah siam perdamaian antara pihak perusahaan2dengan pemilik lahan dengan nominal mata uang sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan berikutnya membayar dengan menyerahkan seekor babi sebanyak 2 (dua) lear (20 kg) lengkap dengan peraga adat Pabinisatn. Selain itu, pihak perusahaan juga dituntut untuk mengganti tanaman-tanaman tumbuh yang masih produktif yang telah mereka gusur. Pihak perusahaan bersedia untuk mengganti beberapa tanaman tumbuh yang masih produktif tersebut.Kata Kunci : Tanah Ulayat, Adat, Dayak KanayatnAbstractThis thesis discusses the Communal Land Dispute Settlement Model Based Society Dayak Customary Law Kanayatn In District Overseer Porcupine District. From the results of this thesis study is concluded cause of communal land disputes in the indigenous Dayak communities in the District Overseer Kanayatn Porcupine District due to unclear land boundaries and less certain as well as their lack of knowledge about the boundaries of the land in question. As described in previous chapters that in West Kalimantan, especially in Sub Mandor Porcupine District, the boundaries of the land using natural boundaries that are less certain, as the limits of the river, the boundary of the hill, the boundary boulders, large trees and so forth that are part of the communal land. This causes frequent misunderstandings that arose a dispute. Land dispute resolution processes customary in the indigenous Dayak Kanayatn in District Overseer Porcupine District conducted by the board to local custom through several stages, if it is at the hamlet then performed on stage Pangaraga, stage Pasirah at the village level and at the last stage in the level of the Chief / Binua , At the last level is rarely or never the settlement of the dispute is not resolved. Means of dispute resolution communal land in the village of the District Overseer Marrow Landak with PT. MAK (Mustika Abadi Equator) is through the customary conducted peacefully / family. With the company to pay a fine of indigenous customs and willing to reimburse growing crops that are still productive which has been evicted by the companies. The company is tertuntut pay customs legislation Siam Pahar Timanggung Binua is redeemed by a nominal currency Rp 1,750,000.00 (one million seven hundred fifty thousand rupiah). The next pay one (1) piece of conjoined peace between the companies and landowners with a nominal currency Rp 750,000.00 (seven hundred fifty thousand rupiah) and subsequent pay by submitting a pig 2 (two) lear (20 kg) Full with custom props Pabinisatn. In addition, the company is also required to replace the crops grown are still productive they have evicted. The company is willing to replace some plants grow that are still productive.Keywords: Communal Land, Indigenous, Dayak Kanayatn