PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PEMILU (Studi Di Kota Pontianak) - JOKO SULISTIONO, SH. NIM. A21212076, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2016)
ABSTRACTThis thesis addressed the issue of criminal law enforcement in tackling criminal election in Pontianak. This study aims to reveal and analyze the criminal law policy in tackling the crime of the election of the current general and disclose and analyze the formulation of criminal law in tackling criminal offense elections more effectively for the future. The method used in this study is a research method by using sociological normative approach. The results showed that: The identification of the formulation of criminal election law number 10 of 2008 on Elections can be concluded that from the aspect of the act, the perpetrator and the criminal sanctions are the specificity compared to general crime. Application of the Crime of Election 2014 in the city of Pontianak as much as 94 criminal election, of 94 criminal election only two criminal acts processed election law, because of insufficient evidence and comply with the law, two (2) decision is legally binding and has filed a legal action in accordance with the laws and un¬dang also been established by the High Court, while ruling that the defendant sa Tunya release of any law or ontslag tuntut¬an van ale rechtvervolging, also has seeking law and got a ruling from the High Court. While 91 criminal election can not continue because, insufficient evidence, and expired. Efforts to overcome these problems can be done through the creation of specific regulations as mandated by the Election Law, the agreement between the Commission - Bawaslu and law enforcement agencies concerning the procedures for handling violations, as well as increasing the capacity of officials in each agency about the rules of the electoral law. Handling offense in an honest and fair is evidence of people's sovereignty protection from actions that could harm the process and outcome of the election. Is obligatory for supervisors, organizers and law enforcement officials to ensure that all electoral violations that occur can be resolved in a fair and consistentKeywords: enforcement of criminal law the election, the city of Pontianak.ABSTRAKTesis ini membahas masalah penegakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana pemilu di Kota Pontianak. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan menganalisis kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana pemilian umum saat ini dan mengungkapkan dan menganalisis formulasi hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana pemilihan umum yang lebih efektif untuk masa yang akan datang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan menggunakan pendekatan normatif sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Identifikasi terhadap perumusan tindak pidana pemilu dalam undang-undang nomor 10 tahun 2008 Tentang Pemilu dapat disimpulkan bahwa dari aspek perbuatan, pelaku dan sanksi pidana terdapat kekhususan dibandingkan dengan tindak pidana umum. Penerapan Tindak Pidana Pemilu Tahun 2014 di Kota Pontianak sebanyak 94 tindak pidana pemilu,dari 94 tindak pidana pemilu tersebut hanya 2 tindak pidana pemilu yang diproses hukum, karena cukup bukti dan memenuhi aturan undang-undang, 2 (dua) putusan berkekuatan hukum tetap dan telah mengajukan upaya hukum sesuai dengan undang-undang dan2juga telah ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi, sementara putusan yang sa tunya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum atau ontslag van ale rechtvervolging , juga telah meng-upayakan hukum dan mendapat putusan dari Pengadilan Tinggi. Sementara 91 tindak pidana pemilu tidak dapat dilanjutkan karena, tidak cukup bukti, dan daluarsa.Upaya mengatasi permasalahan tersebut dapat dilakukan melalui pembuatan peraturan tertentu sebagaimana diamanatkan UU Pemilu, kesepakatan bersama antara KPU – Bawaslu dan lembaga penegak hukum mengenai tata cara penanganan pelanggaran, serta meningkatkan kapasitas aparat di masing-masing lembaga mengenai aturan perundang-undangan pemilu. Penanganan pelanggaran secara jujur dan adil merupakan bukti adanya perlindungan kedaulatan rakyat dari tindakan-tindakan yang dapat mencederai proses dan hasil pemilu. Adalah kewajiban bagi pengawas, penyelenggara dan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa semua pelanggaran pemilu yang terjadi dapat diselesaikan secara adil dan konsistenKata Kunci: penegakan hukum pidana pemilu, kota pontianak.