IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A PONTIANAK DALAM MELAKUKAN KERJASAMA DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA TERHADAP PELAKSANAAN ASIMILASI BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 1999 TENTANG - ABDURRAHIM, SH. NIM. A.2021141055, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2016)
A B S T R A KTesis ini membahas tentang implementasi kebijakan Lembaga Pemasyaratan (LAPAS) Klas II A Pontianak dalam melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terhadap pelaksanaan program asimilasi bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999. Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk mengungkapkan dan menganalisis kendala-kendala yang mempengaruhi implementasi kebijakan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak dalam melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terhadap pelaksanaan asimilasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 dan upaya mengatasi kendala-kendala yang mempengaruhi implementasi kebijakan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak dalam melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terhadap pelaksanaan asimilasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999. Melalui studi kepustakaan menggunakan metode pendekatan hukum empiris diperoleh kesimpulan, bahwa pada dasarnya kebijakan LAPAS Klas II A Pontianak dalam melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam pelaksanaan asimilasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan belum diimplementasikan sesuai dengan yang diharapkan, karena masih mengalami berbagai kendala. Adapun kendala-kendala tersebut antara lain sebagai berikut: (a) Kurangnya koordinasi antar aparat dari LAPAS Klas II A Pontianak maupun Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kubu Raya yang ditunjuk oleh Bupati Kubu Raya dalam pelaksanaan asimilasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan; dan (b) Adanya keengganan atau sikap setengah hati dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kubu Raya yangditunjuk oleh Bupati Kubu Raya dalam melaksanakan kerjasama pelaksanaan asimilasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan LAPAS Klas II A Pontianak. Upaya mengatasi kendala-kendala yang mempengaruhi implementasi kebijakan LAPAS Klas II A Pontianak dalam melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terhadap pelaksanaan asimilasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 adalah sebagai berikut: (a) Melaporkan hasil kegiatan kerjasama pelaksanaan asimilasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan kepada Bupati Kubu Raya, baik berkenaan dengan tingkat keberhasilan dari kerjasama tersebut maupun kendala-kendala yang dihadapi selama kegiatan kerjasama pelaksanaan asimilasi di LAPAS Klas II A Pontianak. Hal ini dilakukan agar Bupati Kubu Raya mengetahui kondisi yang sebenarnya; (b) Pihak LAPAS Klas II A Pontianak lebih meningkatkan koordinasi dengan aparat/petugas harian regional dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kubu Raya yang ditunjuk oleh Bupati Kubu Raya untuk melakukan kerjasama dalam pelaksanaan asimilasi bagi warga binaan pemasyarakatan, agar kerjasama dapat berjalan dengan efektif; dan (c) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kubu Raya selaku dinas yang ditunjuk oleh Bupati Kubu Raya untuk melakukan kerjasama dalam pelaksanaan asimilasi bagi warga binaan pemasyarakatan LAPAS Klas II A Pontianak agar lebih perhatian dalam melakukan tugasnya, agar tidak terkesan setengah hati dalam melakukan kerjasama dalam pelaksanaan asimilasi bagi warga binaan pemasyarakatan LAPAS Klas II A PontianakKata kunci : Implementasi Kebijakan – Kerjasama – Asimilasi – Warga Binaan Pemasyarakatan.A B S T R A C TThis thesis discusses the policy of implementation Penitentiary (Prisons) Class II A Pontianak in cooperation with the Government of Kubu Raya District on the implementation of the assimilation program for prisoners under Government Regulation No. 57 of 1999. In addition it also has the objective is to reveal and analyze constraints affecting policy implementation Penitentiary Class II A Pontianak in cooperation with the Government of Kubu Raya District on the implementation of assimilation for Citizens Patronage of Corrections under Government Regulation No. 57 of 1999 and overcoming the constraints affecting policy implementation Penitentiary Class II A Pontianak in cooperation with the Government of Kubu Raya District on the implementation of assimilation for Citizens Patronage of Corrections under Government Regulation No. 57 of 1999. Through literature study using an empirical law approach the conclusion, that the policy essentially Penitentiary Class II A Pontianak in cooperation with the Municipality Kubu Raya in the implementation of assimilation for Citizens Patronage of Corrections under Government Regulation No. 57 Year 1999 on the implementation of Coaching and Mentoring Partnership Citizens Patronage of Corrections has not been implemented as expected, because it is still experiencing various obstacles. As these constraints are as follows: (a) lack of coordination among officials of Penitentiary Class II A Pontianak and the Department of Industry, Trade,Cooperatives and SMEs Kubu Raya appointed by the Regent of Kubu Raya in the implementation of assimilation for Citizens Patronage of Corrections; and (b) The reluctance or half-hearted attitude of the Department of Industry, Trade, Cooperatives and SMEs Kubu Raya appointed by the Regent of Kubu Raya in implementing cooperation for the implementation of assimilation Patronage Citizen Correctional Prison Class II A Pontianak. Efforts to overcome the constraints that affect the policy of implementation Penitentiary Class II A Pontianak in cooperation with the Government of Kubu Raya District on the implementation of assimilation for Citizens Patronage of Corrections under Government Regulation No. 57 of 1999 are as follows: (a) Report the results of cooperation activities implementation of assimilation for residents Patronage of Corrections to the Regent of Kubu Raya, both with regard to the level of success of such cooperation as well as the obstacles encountered during the implementation of cooperation activities in prisons assimilation Penitentiary Class II A Pontianak. This is done so that the Regent of Kubu Raya knowing the actual conditions; (B) The Penitentiary Class II A Pontianak further improve coordination with police officers/officials of the Department of Industry, Trade, Cooperatives and SMEs Kubu Raya appointed by the Regent of Kubu Raya to cooperate in the implementation of the assimilation of prisoners, so that the cooperation can be run with effective; and (c) the Department of Industry, Trade, Cooperatives and SMEs Kubu Raya as the agency appointed by the Regent of Kubu Raya to cooperate in the implementation of the assimilation of prisoners Penitentiary Class II A Pontianak to be more considerate in doing his job, that does not seem half-hearted to cooperate in the implementation of the assimilation of prisoners Penitentiary Class II A Pontianak.Keywords: Policy Implementation - Cooperation - Assimilation - Citizens Patronage of Corrections.