PERAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DI WILAYAH PERBATASAN DALAM MELINDUNGI WARGA NEGARA INDONESIA YANG DIDEPORTASI (Studi Di Wilayah Hukum Perbatasan Kalbar- Serawak Malaysia) - MUHAMMAD HENDRA PUTRA, SH. A21213090, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2017)
ABSTRACT This thesis discusses the role of local authorities in border areas to protect Indonesian citizens who were deported (Study On Jurisdiction Border Kalbar- Sarawak Malaysia). research using legal research methods sociological juridical conclusion, that Based on the analysis of data and information that has been done, it can be seen a few things, first: Pattern handling citizen who was deported by the local authorities in the border region is coordinative that involve several regional work units ( SKPD) to form Task Force (Task Force) to handle the deportan. However, in practice have not shown the maximum performance due to lack of coordination between SKPD SKPD and limited role in addressing the deportan. Second: All local governments (provincial, district, or city) in four areas of research, has formed provisions (decision governor, regent or mayor) is the legal basis for the Task Force in coordinating team handles citizens who are deported. Forms of protection of the rights of deportan in deportation proceedings, not defined in the regulation, but the rights are protected deportan of obligations or Main Tasks and function of each SKPD in the Task Force team which handles citizens who are deported. Third: the constraints faced by local governments in the process of handling citizens who are deported are mostly citizen or deported migrant workers is not a resident in their respective local governments. This led to difficulties in budget allocation through the budget that should be reserved for residents of each area. Some SKPD revealed that the operating costs of handling the deportan can not be supported by every SKPD budget attached to tupoksinya. Besides the local government of origin deportan not all have concern for the residents of the area to provide assistance. In the case of facilities, until now the local government has not been providing shelter for the deportan. In terms of deportan, many who want to return to work in Malaysia, but did not have immigration documents because most passports taken by the Malaysian authorities. The condition is often utilized certain parties to send them back to Malaysia by way illegal. Keywords: Role, Local Government, at the Frontier. ABSTRAK Tesis ini membahas peran pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Barat di wilayah perbatasan dalam melindungi warga negara indonesia yang dideportasi (Studi Di Wilayah Hukum Perbatasan Kalbar- Serawak Malaysia). penelitian menggunakan metode penelitian hukum yuridis sosiologis diperoleh kesimpulan, bahwa Pola Penanganan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Diwilayah Perbatasan Kalbar-Sarawak Malaysia Dalam Melindungi WNI Yang Di Deportasi, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan payung hukum kebijakan melalui Kementerian Luar Negeri, yakni Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Warga di Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri. Dalam peraturan tersebut diatur mengenai perlindungan terhadap buruh migran Indonesia di luar negeri yang mengalami masalah, termasuk masalah deportasi. Pola penanganan perlindungan diatur secara lebih khusus dengan beberapa peraturan, yakni Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tim Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah dan Keluarganya (TK-PTKIB), Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Sebagai panduan pelaksanaan perlindungan di daerah, Gubernur dan Bupati/Walikota di daerah entry point (wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia), transit dan daerah asal TKI kemudian membentuk Satgas secara lintas sektoral dengan tugas operasional untuk menangani penerimaan dan pemulangan TKIB dan PMBS dari Malaysia. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang menjadi entry point para deportan, menjadi pihak yang paling berperan dalam melakukan penanganan perlindungan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pola penanganan WNI yang dideportasi oleh pemerintah daerah di wilayah perbatasan, bersifat koordinatif dengan melibatkan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pada setiap provinsi atau kabupaten yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia telah dibentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk menangani para deportan. Di dalam Satgas ditunjuk satu instansi yang menjadi koordinator dalam pelaksanaan penanganan WNI yang dideportasi. Namun demikian pelaksanaan koordinasi diantara SKPD yang tergabung dalam Satgas belum memperlihatkan kinerja yang maksimal karena kurangnya koordinasi diantara SKPD. Seperti yang berlaku pada Tim Satgas di Sumatera Utara dimana Pemerintah Daerah Provinsi Sumut hanya sebatas memfasilitasi pembentukan tim melalui Keputusan Gubernur. Sementara itu, pelaksanaan penanganan pemberangkatan dan pemulangan TKI dilakukan oleh BP3TKI (yang berkedudukan sebagai Sekretaris Tim) berkoordinasi dengan instansi lainnya. Demikian juga di provinsi lain, ada beberapa SKPD yang merasa telah melakukan banyak hal dalam penanganan para deportan, namun instansi lain merasa kurang berperan dalam tim Satgas. Kata Kunci: Peran, Pemerintah Daerah, Di Wilayah Perbatasan.