DAMPAK KEBIJAKAN BEBAS VISA BAGI WARGA NEGARA CINA (RRC) TERHADAP MUNCULNYA TENAGA KERJA ILEGAL (Studi Di Kalimantan Barat) - ERNA RAHAYU, S.H. NPM.A2021131062, JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2017)
ABSTRACT This thesis discusses the Impact of Free Visa Policy for Chinese Citizens (PRC) on the Emergence of Illegal Labor (Study In West Kalimantan). The approach method used in this research is yurids-normative approach. From the results of this thesis research, it is concluded that Factors that become the background so that the occurrence of increasing the number of foreign workers, especially those from China to foreign workers who are in West Kalimantan Province comes from China. The factors causing the increase in the number of foreign workers, especially those from China to Indonesia spread in West Kalimantan is the number of equipment origin of China used in West Kalimantan, Local Workers need assistance tools, cheap equipment from China, the lack of knowledge Local labor in science and technology. Impact of visa-free granting policy for Chinese citizens against the Emergence of Illegal Workers Under Presidential Regulation No. 21 of 2016 on Visa Free Visits In West Kalimantan there are positive impacts and negative impacts. The positive impact is first to Increase Original Regional Income (PAD) Kota / Kabupaten in West Kalimantan Province, which comes from local taxes and user charges. Then Increase the Welfare of Community Life in West Kalimantan Province that can be reviewed from the amount of PAD and PMDN in the City / District in West Kalimantan Province.After that increased motivation in the quality of work. The next impact is the Transfer of Science and Technology. Then the negative impact is the decrease of Local Employment Opportunities, this section will be divided into the Role of Government in West Kalimantan Province in overcoming the many unemployment caused by the Foreign Workers of China (PRC).And the last is labor as a soft diplomacy tool of China. Measures that should be taken by the government to protect local workers from invading foreign workers from China To anticipate the impact of freedom in the world of employment, in particular the use of Foreign Workers (TKA), the government must establish legislation regulating the supervision of Foreign Workers (TKA). The role of the government to protect local workers from invading foreign workers from China. In West Kalimantan alone, it is hoped that it can increase the supervision of foreign workers in West Kalimantan in the framework of the protection of domestic workers as a consequence of the invasion of foreign workers from China. The supervision of Foreign Workers (TKA) may be in the form of inspection of Permit for Employment of Foreign Workers (IMTA) for each Foreign Worker (TKA) used by the company concerned, the type of job inspection or position and examination of the presence or absence of counterpart labor. While the obstacles in Foreign Workers (TKA) control in West Kalimantan are: the lack of Employee Supervisor (PPK), and the lack of budgetary funding for Foreign Workers (TKA) supervision. This certainly makes it difficult for KDP to monitor foreign workers (TKA). To overcome these problems, the government should increase the number of KDP and the amount of budget in the supervision of Foreign Workers (TKA). That way, the supervision of Foreign Workers (TKA) can be improved. Keywords: Policy, Free Visa, For, Citizen. ABSTRAK Tesis ini membahas Dampak Kebijakan Bebas Visa Bagi Warga Negara Cina (RRC) Terhadap Munculnya Tenaga Kerja Ilegal (Studi Di Kalimantan Barat). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yurids-normatif. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Bahwa Faktor-Faktor yang menjadi latar belakang sehingga terjadinya peningkatan jumlah tenaga kerja asing khususnya yang berasal dari china ke indonesia tenaga kerja asing yang berada di Provinsi Kalimantan Barat ini berasal dari berasal dari Negara China. Adapun Faktor-faktor penyebab terjadinya peningkatan jumlah tenaga kerja asing khususnya yang berasal dari china ke Indonesia yang tersebar di Kalimantan Barat ialah banyaknya peralatan asal china yang dipakai di Kalimantan Barat, Tenaga Kerja Lokal perlu pendampingan penggunaan alat, murahnya peralatan canggih dari china, minimnya pengetahuan tenaga kerja lokal dalam IPTEK. Dampak kebijakan pemberian bebas visa bagi warga negara china (RRC) Terhadap Munculnya Tenaga Kerja Ilegal Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan Di Kalimantan Barat yaitu ada dampak positif dan dampak negatife. Dampak positif nya adalah pertama Menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota/Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat, yang berasal dari pajak daerah dan retribusi. Lalu Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat yang dapat ditinjau dari besarnya PAD serta PMDN yang ada di Kota/Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Setelah itu meningkatnya motivasi dalam kualitas kerja. Dampak selanjutnya adalah Adanya Transfer Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Kemudian dampak negatifnya adalah berkurangnya kesempatan Kerja Tenaga Kerja Lokal, bagian ini akan dibagi menjadi Peran Pemerintah di Provinsi Kalimantan Barat dalam mengatasi banyaknya pengangguran yang disebabkan adanya Tenaga Kerja Asing dari negara China (RRC). Dan yang terakhir adalah tenaga kerja sebagai alat soft diplomasi China. Langkah-langkah yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk melindungi pekerja lokal dari serbuan buruh asing asal china Untuk mengantisipasi dampak dari kebebasan dalam dunia ketenagakerjaan, khususnya penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), maka pemeritah harus membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA). Peran pemerintah untuk melindungi pekerja lokal dari serbuan buruh asing asal china. Di Kalimantan Barat sendiri, diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kalimantan Barat dalam rangka perlindungan tenaga kerja dalam negeri sebagai konsekuensi dari serbuan buruh asing asal china. pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) dapat berupa pemeriksaan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) bagi setiap Tenaga Kerja Asing (TKA) yang digunakan oleh perusahaan yang bersangkutan, pemeriksaan jenis pekerjaan atau posisi jabatan dan pemeriksaan mengenai ada atau tidaknya tenaga kerja pendamping. Sedangkan kendala yang ditimbulkan dalam pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kalimantan Barat adalah: kurangnya jumlah Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan (PPK), serta kurangnya pendanaan anggaran untuk pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA). Hal ini tentu menyulitkan PPK dalam melakukan pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA). Untuk mengatasi masalah tersebut, seharusnya pemerintah menambah jumlah PPK dan jumlah anggaran dalam pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA). Dengan begitu, pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) dapat ditingkatkan. Kata Kunci: Kebijakan, Bebas Visa, Bagi, Warga Negara.