SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KABUPATEN DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi di Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya) - NPM. A2021161003, ARIFIN NOOR AZIZ, SH. (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2018)
ABSTRAKÂ Tesis ini berjudul â€œSinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa dan Kabupaten ditinjau dari Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi di Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya)â€. Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan hukum empiris diperoleh kesimpulan, dalam kenyataannya perencanaan pembangunan desa yang ada di Kecamatan Batu Ampar di Kabupaten Kubu Raya selalu tidak sinkron dengan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kubu Raya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaksinkronan perencanaan pembangunan desa di Kecamatan Batu Ampar dengan perencanaan pembangunan Kabupaten Kubu Raya adalah: belum tersedianya sumber daya manusia perencanaan yang mumpuni, masih kurangnya konsistensi terhadap dokumen perencanaan yang sudah disusun dan ditetapkan sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan, koordinasi antar perangkat daerah untuk proses perencanaan masih lemah, tidak selarasnya visi dan misi Kepala Desa dan Bupati yang sama-sama memiliki dokumen perencanan pembangunan RPJM Desa dan RPJM Daerah; adanya unsur kepentingan politik dari pemangku kepentingan; lemahnya koordinasi antara desa dan kabupaten dalam penyusunan perencanaan pembangunan; kurang memperhatikan usulan perencanaan pembangunan desa; dan belum adanya goodwill dari Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang menganggap desa adalah mitra dan subjek, tetapi masih menganggap desa adalah objek sehingga pada saat perencanaan program kegiatan diusulkan selalu diabaikan. Upaya yang dilakukan untuk mensinkronkan perencanaan pembangunan desa di Kecamatan Batu Ampar dengan perencanaan pembangunan Kabupaten Kubu Raya adalah: menjalin komunikasi terutama dalam perencanaan pembangunan dengan pihak Pemerintah Kabupaten Kubu Raya; konsisten dalam melaksanakan Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan; menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai pedoman daerah dalam menyusun perencanaan daerah; dan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) dalam mendukung pelaksanaan dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dalam penelitian ini direkomendasikan hal-hal sebagai berikut: Perlunya kesepakatan bersama antara pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten dalam hal perencanaan pembangunan dengan mengacu pada usulan skala prioritas dan kebutuhan serta keperpihakan kepada masyarakat; dan Perlu adanya koordinasi secara terpadu antara pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten dalam hal perencanaan pembangunan, agar tidak terjadi ketidaksinkronan yang pada akhirnya dapat menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan di desa.Â Kata Kunci: Sinkronisasi, Perencanaan Pembangunan Desa dan Kabupaten.Â Â Â ABSTRACTÂ This thesis entitled