PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN (Studi Kasus di Kota Pontianak) - WARA ENDRINI, ST.,S.H. NPM. A2021151087, JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2017)
ABSTRAK Tesis ini membahas tentang pertanggungjawaban pidana oleh korporasi yang melakukan tindak pidana perpajakan dengan studi kasus di Kota Pontianak. Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk mengungkapkan dan menganalisis dapat atau tidaknya korporasi dipertanggungjawabkan secara pidana dalam tindak pidana perpajakan di Indonesia, sebab-sebab korporasi yang melakukan tindak pidana perpajakan belum dipertanggungjawabkan secara pidana dan upaya hukum yang dilakukan oleh instansi terkait dalam proses penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana perpajakan. Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan hukum normatif diperoleh kesimpulan, bahwa Dalam kaitannya dengan tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh korporasi, maka berdasarkan teori atau doktrin strict liability dan vicarious liability, korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana mengingat dalam ketentuan umum perpajakan, bahwa yang menjadi Wajib Pajak adalah orang dan/atau badan. Penyebab korporasi yang melakukan tindak pidana perpajakan belum dipertanggungjawabkan secara pidana dikarenakan tidak ada satupun peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur masalah korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini mengakibatkan proses penegakan hukumnya mengalami hambatan. Upaya hukum yang dilakukan oleh instansi terkait dalam proses penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana perpajakan, maka menurut pendapat penulis bahwa korporasi yang melakukan tindak pidana perpajakan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana melalui upaya hukum dengan mengadopsi pada ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena unsur perbuatan dari tindak pidana perpajakan juga merugikan pendapatan negara. Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Tindak Pidana, Pajak. 2 ABSTRACT This thesis discusses about strict liability by corporation which do tax crime with case study in Pontianak City. In addition it also has a purpose that is to disclose and analyze the can or not corporations accounted for strict liability in the criminal act of taxation in Indonesia, the causes of corporations that conduct criminal acts of taxation has not been criminally accounted for and the legal efforts undertaken by relevant agencies in the process of law enforcement Against a corporation that commits a criminal act of taxation. Through the literature study using normative legal approach approach, it is concluded that in relation to the criminal act of taxation conducted by the corporation, based on the theory or doctrine of strict liability and vicarious liability, corporations can be held criminally liable in view of the general provisions of taxation, A Taxpayer is a person and / or a body. The causes of corporations that commit criminal acts of taxation have not been criminally accounted for because there is no single legislation in the field of taxation that regulates corporate problems as perpetrators of criminal acts. This resulted in the process of law enforcement experience barriers. The efforts of law conducted by related institutions in law enforcement process against corporation that conduct tax crime, hence in the opinion of the writer that corporation that conduct criminal act of taxation can be sought by criminal responsibility by law effort by adopting on the provision of Law Number 31 Year 1999 jo . Law Number 20 Year 2001 on the Eradication of Corruption because the element of the act of the criminal act of taxation is also detrimental to the country income. Keywords: Strict Liability, Corporate, Crime, Tax.