KEABSAHAN PENGGUNAAN “SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN DIDAMPINGI PENASEHAT HUKUM‟‟ PADA TINGKAT PENYIDIKAN PERKARA NARKOBA DIPOLRESTA PONTIANAK BERDASARKAN PASAL 56 KUHAP - BAGUS SUBEKTI,SH. A.21211061, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2017)
ABSTRACTThis study aimed to examinate on legality of the Statement Letter of legal advocation refusal (for further will be abrreviated as SP2DPH) of the narcotics crime suspect and/or accused at the state police resort in Pontianak city. The study was started from the observation results at the preliminary stage that within three years between 2012 -2014, almost all of the suspects and/or accused were not accompanied by a lawyer when they were investigated by the police. Narcotics offense is an extra ordinary crime which could be threatened with more than five years punishment in prison or death penalty, therefore become a regulated matter under Article 56 section (1) of Formal Criminal Act Number 8 year 1981 (henceforth will be abreviated as KUHAP), so that the suspects and/or accused are obligatory to be accompanied by a lawyer. In fact that obligation were not exxecuted instead of SP2DPH came true. This phenomenon is really important to be examinated because its effect could cause more than five years punishment or death penalty to unguilty people. Based on that empirical evidence, the problem statement of this study could be formulated as the following: (1) How is the legality of SP2DPH and its effect to the suspect and/or accused of narcotics crime at the Resort State Police in Pontianak city?; (2) Is the implementation of formal2criminal law (KUHAP) at Resort State Police in Pontianak city meets the legal certainty, justice and utility principle?; (3) How is the ideal concept of equitable legal aid awarding for the suspect of narcotics crime with more than five years punisment threat? This study is a qualitative legal research with a socio legal approach by which the happening phenomenon not merely examinated from legal view point only, but also highlighted on its relationship with the other non legal factors as politics, social and culture. Socio legal research was choosen because it could reveal the non legal factors those induce the occurence of the observed pnenomenon or empirical reality. The study used primary data that obtainable from observation and interviewed the selected informant. The collected data was processed, analyzed and interpreted by using triangulation tehnique. The analysis process was performed descriptively in order to expose the relationship between the related factors, and prescriptively for interpreting the concluded subjective reality in order to give a solution for the research problem. The results of this study shows: (1) The using of SP2DPH is illegal because theris no legal basis for its legality for aborting the legal officer obligation, therefore all of the investigation should be avowed as illegal or null and void; (2) The implementation of formal criminal law at the Resort State Police in Pontianak city is not meets the certainty, justice and utility principles; (3) Conceptual model of equitable legal aid awarding is triangle functional model of relationship between the organic legal enforcement institution (the police , the attorney and the court), legal aid institution, and the Supreme Court as a functional integrator. Based on the conclusions of the result, some of suggestions could be recommended as the following: (1) The Resort State Police in Pontianak city shold not use SP2DPH anymore as the substitution of their obligation for appointing a lawyer, and increasing the performance of formal criminal law implementation; (2) The President and the House of Representative (DPR) construct the renewal of Penal policy, endorse the drafts of substantial and formal criminal law to become the new Acts, forming the independent legal aid institution, and functionalizing the Supreme Court as an functional integrator. Keywords: Legal Certainty, Justice, Utility, Legal Aid, Lawyer, Refusal, Suspect, Accused ABSTRAKStudi ini bertujuan untuk mengkaji tentang keabsahan Surat Pernyataan Penolakan Didampingi Penasihat Hukum (selanjutnya disngkat SP2DPH) dari tersangka atau terdakwa perkara kejahatan narkotika di Polres Kota Pontianak. Penelitian bertolak dari hasil pengamatan pra penelitian bahwa selama tiga tahun antara tahun 2012 – 2014, hampir semua tersangka dan/atau terdakwa tidak didampingi penasihat hukum pada saat diperiksa oleh polisi. Kejahatan narkotika adalah kejahatan luar biasa yang diancam dengan hukuman berat lebih dari lima tahun dan/atau hukuman mati sehingga menjadi objek yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1) UUNo. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP), sehingga tersangka atau terdakwa wajib didampingi oleh penasihat hukum. Pada kenyataannya kewajiban itu3tidak dilaksanakan dan sebagai gantinya adalah munculnya SP2DPH. Fenomena ini menjadi penting untuk diteliti karena dapat menimbulkan akibat menghukum orang tidak bersalah dengan hukuman lima tahun atau lebih atau hukuman mati. Berdasarkan pada bukti empiris tersebut dirumuskan pertanyaan penelitian: (1) Bagaimana keabsahan dari SP2DPH serta akibat hukumnya bagi tersangka tindak pidana narkotika di Polres Kota Pontianak; (2) Apakah pelaksanaan hukum acara formil atau KUHAP di Polres Pontianak sudah memenuhi asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan?; (3) Bagaimana konsep ideal pemberian bantuan hukum yang adil bagi tersangka perkara narkotika yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih? Studi ini merupakan penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan sosio legal, dengan mana fenomena hukum yang terjadi tidak hanya dikaji dari sudut pandang hukum saja, tetapi juga disoroti dari segi hubungannya dengan dengan faktor-faktor non hukum seperti politik, sosial dan budaya. Kajian sosio legal dipilih karena dapat mengungkap faktor-faktor non hukum yang menyebabkan terjadinya fenomena atau realitas empiris yang diamati. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan informan terpilih. Data yang terkumpul kemudian diproses, dianalisis dan diinterpretasikan menggunakan teknik triangulasi. Proses analisis dilakukan secara deskriptif yaitu memaparkan fakta secara apa adanya dengan melihat hubungan di antara faktor-faktor terkait, dan secara preskriptif dengan cara menginterpretasikan realitas subjektif yang tersimpul dan sekaligus memberikan solusi terhadap permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penggunaan SP2DPH adalah tidak sah karena tidak ada dasar hukum yang sah untuk menggugurkan kewajiban aparat penegak hukum, oleh karenanya pemeriksaan yang telah dilakukan harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum; (2) Pelaksanaan hukum acara pidana di Polres Kota Pontianak tidak memenuhi asas legalitas, asas keadilan dan asas kemanfaatan; (3) Model konseptual pemberian bantuan hukum yang adil adalah Model segi tiga hubungan fungsional antara Lembaga penegak hukum organik (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan), Lembaga Bantuan Hukum Independen, dan Mahkamah Agung sebagai integrator fungsional. Berdasarkan simpulan hasil penelitian dapat direkomendasikan saran-saran: (1) Polres Kota Pontianak tidak lagi menggunakan SP2DPH sebagai pengganti kewajiban menunjuk penasihat hukum dan meningkatkan kinerja pelaksanaan hukum acara pidana; (2) Presiden dan DPR menyusun pembaharuan politik hukum pidana, mengesahkan rancangan undang-undang hukum pidana dan rancangan undang-undang hukum acara pidana menjadi undang-undang baru, membentulk lembaga bantuan hukum independen, serta memfungsikan Mahkamah Agung sebagai integrator fungsional. Kata Kunci: Kepastian Hukum, Keadilan, Kemanfaatan, Bantuan Hukum, Penasihat hukum, Penolakan, Tersangka, Terdakwa