PERAN NEGARA DALAM PENGELOLAAN ZAKAT UMAT ISLAM DI INDONESIA - CHUSAINUL ADIB, S.H.I. NPM.A2021141009, JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2017)
ABSTRAK Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang pelaksanaannya didasarkan pada syariat / hukum Islam. Selain sebagai ibadah ritual, zakat juga merupakan ibadah sosial dan memiliki dimensi politik dikaitkan dengan keterlibatan negara dalam pengelolaannya. Pengelolaan zakat telah mengarah pada struktur yang formal, kolektif, terorganisir dan permanen sejak masa Nabi Muhammad shallallahu â€žalaihi wa sallam. Seiring perkembangan wilayah kekuasaan Islam, tingkat perekonomian yang semakin maju dan struktur pemerintahan yang semakin kompleks, kebijakan pengelolaan zakat berubah secara dinamis sesuai perubahan zaman. Bentuk pengelolaan zakat dan keterlibatan negara dalam pengelolaan zakat pun bermacam-macam. Pengelolaan zakat di Indonesia juga mengalami perkembangan yang sedemikian rupa. Sebagai negara yang memiliki populasi penduduk Muslim terbesar di dunia, persoalan zakat pun menjadi tak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Negara Indonesia bukanlah negara agama / negara Islam, di mana syariat agama Islam dijadikan sebagai landasan konstitusi negara, melainkan negara demokrasi yang menjadikan nilai-nilai keagamaan sebagai landasan konstitusi. Di negara-negara yang menjadikan agama Islam sebagai landasan konstitusi negara, pelaksanaan zakat adalah suatu kewajiban. Ada pemaksaan dari negara kepada warga negara untuk membayar zakat dan terdapat sanksi atas kelalaian pembayaran zakat. Di negara-negara ini, zakat dimasukkan dalam sistem keuangan negara, bahkan bisa dikatakan sebagai pajak wajib umat Islam karena negara tersebut tidak membebankan pajak kepada pemeluk agama Islam kecuali zakat. Dalam penulisan makalah ini, penulis memfokuskan permasalahan pada rumusan masalah : â€œApa peran negara dalam pengelolaan zakat umat Islam di Indonesia?â€. Berdasarkan hasil pembahasan, penulis menyimpulkan bahwa Negara tidak memaksa terhadap warga negara Indonesia dalam membayar zakat karena pembayaran zakat di Indonesia adalah bersifat sukarela. Namun, negara berperan dalam hal pengelolaan zakat karena berhubungan dengan kepentingan umum di mana dana zakat dari umat Islam dikumpulkan dan dikelola dan agar tujuan dari pengelolaan tersebut tercapai dan tidak ada hak umat Islam yang dilanggar. Dalam hal pengelolaan zakat umat Islam di Indonesia, negara berperan sebagai regulator, pengelola dan pengawas. Kata kunci : Peran negara, pengelolaan zakat Â 1 Â ABSTRACT Zakat is one of the pillars of Islam that its implementation is based on sharia / Islamic law. Aside from being a ritual worship, zakat is also a social worship and has a political dimension linked to the involvement of the state in its management. Zakat management has led to a formal, collective, organized and permanent structure since the time of Prophet Muhammad peace be upon him. As the development of Islamic territory, the increasingly advanced level of the economy and the increasingly complex government structure, zakat management policies changed dynamically according to the changing times. Forms of zakat management and state involvement in the management of zakat also vary. The management of zakat in Indonesia has also developed in such a way. As a country that has the largest Muslim population in the world, the issue of zakat became inseparable from the social life of Indonesian society. The State of Indonesia is not a state of religion / Islamic state, where Islamic Shari'a is used as the foundation of the constitution of the state, but a democracy that makes religious values the foundation of the constitution. In countries which make Islam the foundation of the state constitution, the implementation of zakat is an obligation. There is coercion from the state to the citizens to pay zakat and there are sanctions for the negligence of zakat payment. In these countries, zakat is incorporated into the state's financial system, it can even be regarded as a compulsory tax for Muslims because it does not impose tax on Muslims except zakat. In writing this paper, the authors focus the problem on :