PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM MEMUTUSKAN SENGKETA TANAH WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN BARAT (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEMPAWAH NOMOR 1/PDT.G/2014/ PN MPW DAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI PONTIANAK NOMOR 50/PDT/2014/PT PTK) - NPM. A21213072, HERWINA PEBRIANTI HADI, SH (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2018)
ABSTRAKIndonesia adalah bangsa yang besar dan mempunyai wilayah yang luas, keberadaan wilayah yang luas membuat mahluk hidup yang berada diatasnya berusaha untuk memilikinya. Mengantisipasi pengusahaan terhadap suatu wilayah itu maka pemerintah membuat suatu aturan untuk mengaturnya, keberadaan suatu wilayah pasti berkaitan dengan Tanah, atau kawasan, semakin menyempitnya kawasan tersebut sehingga timbullah suatu perbuatan yang akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban, baik hak dan kewajiban itu dapat dipertanggungjawabkan atau bertangan dengan undang ? undang, dalam memenuhui hak dan kewajiban tersebut.Tanah adalah aset yang sangat besar bagai manusia untuk saat ini dan mempunyai seseorang. Karena tanah dianggap harta yang sangat penting untuk investasi jangka nilai tukar yang cukup membanggakan, dan bahkan mungkin dapat meningkatkan taraf hidup panjang, sehingga permsalahan tersebut terdapat berbagai jenis perbuatan yang bertentangan untuk mengusai suatu tanah, karena terjadinya pertentangan tersebut terjadilah konflik yang terjadi dilingkungan masyarakat untuk saat ini. Seiring dengan perkembangan jaman bahwa tanah merupakan suatu hak ekonomi seseorang, akibat dari hak ekonomi seseorang akan menimbulkan suatu permasalahan hukum.Melihat dari putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan baik pengadilan tingat pertama dalam hal ini pengadilan negeri mempawah dalam putusannya memenangkan saudara PAULUS SYAINO dengan nomor perkara 1/Pdt.G/2014/PN Mpw, akan tetapi berbeda pendapat dengan pengadilan tinggi pada saat putusan bahwa pengadilan tinggi membatalkan putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan mempawah, dengan nomor perkara banding No : 50 / PDT / 2014 / PT PTK, maka dari perbedaan pandangan para hakim baik dari pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi maka penulis tertarik untuk meneliti secara detail pertimbangan yang dikeluarkan oleh para hakim.Kata Kunci : Sengketa Tanah, Pengadilan Negeri Mempawah dan Hakim ABSTRACTIndonesia is a large nation and has a large area, the existence of a large area makes the living beings above it try to possess it. Anticipating exploitation of the area, the government makes a regulation to regulate it, the existence of an area must be related to the Land, or the region, the narrowing of the area so that an act arises which will cause a right and obligation, both rights and obligations can be accounted for or held hands with the law, in fulfilling these rights and obligations.Land is a very large asset like humans for now and has someone. Because land is considered a very important asset for an investment in a long-term exchange rate that is quite encouraging, and may even be able to improve the standard of living long, so there are various types of actions that are contradictory to the control of a land, because the conflict occurred in the community to conflict currently. Along with the development of the time that land is a person's economic rights, the consequences of one's economic rights will cause a legal problem.Looking at the verdict issued by a good court, the first court in this case the district court under its decision won PAULUS SYAINO with case number 1 / Pdt.G / 2014 / PN Mpw, but disagreed with the high court when the verdict was that the high court cancel the decision issued by the court, with the case number appeal No: 50 / PDT / 2014 / PTK, so from the different views of the judges from both the district court and the high court, the writer is interested in examining in detail the considerations issued by the judges.Keywords: Land Dispute, Mempawah District Court and Judge