PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK KAITANNYA DENGAN EKSEKUSI JAMINAN HAK ATAS TANAH PADA PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (STUDI PADA BANK BNI SYARIAH CABANG PONTIANAK) - NPM. A2021151043, ARIANY WIESA, SH (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2018)
ABSTRAK Langkah bank syariah untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan adalah melalui jaminan yang salah satunya adalah tanah. Pengikatan jaminan hak tanggungan atas tanah oleh bank syariah mengacu pada UUHT. Di dalam UUHT menetapkan bahwa apabila mudharib wanprestasi maka objek HT dalam dijual untuk menutupi sisa pembiayaan yang belum dibayar. Penjualan objek HT dapat dilakukan melalui 3 cara yaitu parate executie berdasarkan janji yang tercantum pad SHT, Berdasarkan Titel Eksekutorial yang terdapat dalam SHT dijual melalui pelelangan umum, dan penjualan dibawah tangan. Akan tetapi berdasarkan Standar baku produk musyarakah yang dikeluarkan oleh OJK menetapkan bahwa apabila mudharib yang wanprestasi mengajukan tuntutan maka objek hak tanggungan tidak dapat dieksekusi sampai memperoleh putusan hakim yang tetap. Ketentuan ini bertentangan dengan UUHT yang memberikan kemudahan dalam hal eksekusi jaminan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif khususnya penelitian terhadap taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan secara horizontal. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai jaminan dalam ekonomi islam dan kekuatan hukum standar baku yang dikeluarkan oleh OJK.