PENGATURAN BATAS WAKTU PENYEDIAAN SALINAN PUTUSAN PERKARA PERDATA DALAM KAITANNYA DENGAN UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PENCARI KEADILAN - NPM. A2021161042, HENDRA AZWAR, SH (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2018)
ABSTRAKTesis ini berjudul â€œPengaturan Batas Waktu Penyediaan Salinan Putusan Perkara Perdata Dalam Kaitannya Dengan Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Pencari Keadilanâ€. Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan hukum normatif diperoleh kesimpulan, Akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya keterlambatan penyediaan salinan putusan perkara perdata yang melebihi batas waktu yang telah ditetapkan bagi pencari keadilan yang ingin melakukan upaya hukum adalah tidak adanya kepastian hukum bagi pencari keadilan untuk melakukan upaya hukum. Sanksi yang seharusnya diberikan atas adanya keterlambatan penyediaan salinan putusan perkara perdata yang melebihi batas waktu yang telah ditetapkan bagi Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut adalah sanksi penundaan kenaikan pangkat dan golongan, pemotongan tunjangan dan pemberian skorsing untuk menangani perkara dalam jangka waktu tertentu. Hal ini untuk memberikan efek jera atau shock therapy agar penyediaan salinan putusan perkara perdata yang tidak lewat dari batas waktu yang telah ditetapkan dan memiliki rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, dan tindakan yang seharusnya dilakukan agar salinan putusan perkara perdata dapat disediakan tepat waktu sehingga tidak menghambat pencari keadilan dalam melakukan upaya hukum adalah dengan cara penyampaian salinan putusan kepada para pihak yang berperkara sesaat setelah putusan diucapkan. Khusus dalam perkara verstek, bagi salah satu pihak yang tidak hadir, salinan putusan disampaikan bersamaan dengan pemberitahuan isi putusan oleh juru sita/juru sita pengganti Pengadilan Negeri. Sedangkan mengenai pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas salinan putusan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, dapat ditaksir dan dibayarkan dalam panjar biaya perkara. Tindakan ini tentunya hanya dapat dilaksanakan jika saat pengucapan putusan, putusan dalam bentuk cetak (print out) telah benar-benar siap. Untuk mendukung hal ini, tentunya Majelis Hakim dituntut untuk mengubah kebiasaan agenda persidangan yang ada. Jika biasanya putusan diucapkan tanpa menunggu selesainya putusan tertulis, maka demi tercapainya batas waktu 14 (empat belas) hari untuk menyampaikan salinan putusan Pengadilan Negeri ini, agenda persidangan diubah menjadi pasca agenda kesimpulan para pihak, Majelis Hakim menunda sidang untuk musyawarah Majelis. Kesempatan inilah yang digunakan untuk musyawarah dan penyelesaian putusan tertulis, sehingga pada sidang pengucapan putusan, putusan dalam bentuk tertulis benar-benar siap dan salinan putusannya pun sudah siap disampaikan kepada para pihak.Â Kata Kunci : Pengaturan, Batas Waktu, Penyediaan, Salinan Putusan. ABSTRACTÂ This thesis entitled