KAJIAN DOKTRINAL TERHADAP PENERAPAN HUKUM PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH HAKIM PADA PENGADILANTINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI PONTIANAK - ELIAS SILALAHI, SH.. A.21212055, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2016)
ABSTRACTThis thesis discusses the doctrinal assessment of the application of the law of Article 2 and Article 3 of the Republic of Indonesia Law No. 31 of 1999 on the eradication of corruption by a judge at the court of corruption in state court pontianak. The method used in this study is a research method by using juridical - normative. From the research we concluded that: That the Application of Article 2 and Article 3 of the Law of the Republic of Indonesia Number 13 Year 1999 on Corruption Eradication in the Corruption Court in the District Court of Pontianak has not been applied consistently, can change (ampibalen) , Tergabtung intrerprestasi or interpretation by the judge in the case, meaning that although in theory / doctrine someone perpetrators of corruption normative feasible article 2 but it could be applied to chapters 3 and vice versa although in theory / doctrine normative Article 3 but in practice it applied Article 2 (not consistent). That the formulation of the policy provisions of Article 2 and Article 3 from the perspective of law and justice concerning minimum criminal threats there is a gap which is much different from that of Article 2 threat minimum of 4 years in prison, while article 3 threat minimum of 1 year in prison, the gap threats minimum is not in line with Article 52 Article 3 of the Criminal Code that should be heavier or at least the threat equated minimum. Recommendation: Keep the amendment / changed from the second chapter is especially concerning criminal threats at a minimum, both Article 2 and Article 3 are both at least 4 (four) years imprisonment or both at least 2 or 3 years, or at least the existence of such a regulation if it under the legislation or some sort of Circular of the Supreme Court of the Republic of Indonesia which can be used as guidelines to Judge crime Act Korupsi.Pembuat Corruption should reformulate the threat of criminal sanctions and a special minimum in Article 3 of Law Corruption in order to achieve aspects justice according to the function in the eyes of the positive law in force in Indonesia.Keywords: doctrinal study, for the application of law, corruptionABSTRAKTesis ini membahas kajian doktrinal terhadap penerapan hukum pasal 2 dan pasal 3 undang-undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi oleh hakim pada pengadilan tindak pidana korupsi di pengadilan negeri pontianak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis - normatif. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan, bahwa : Bahwa Penerapan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Pontianak belum diterapkan secara konsisten, bisa berubah-ubah (ampibalen). tergabtung intrerprestasi atau penafsiran oleh hakim dalam suatu kasus, artinya walaupun menurut teori/doktrin seseorang pelaku tindak pidana korupsi normatifnya layak diterapkan pasal 2 namun bisa jadi diterapkan pasal 3 dan sebaliknya walaupun menurut teori /doktrinnya normatifnya pasal 3 tapi dalam prakteknya diterapkan pasal 2 (tidak konsisten). Bahwa formulasi kebijakan ketentuan dari pasal 2 dan pasal 3 dari perspektif hukum dan keadilan menyangkut minimum ancaman pidananya terdapat kesenjangan yang jauh berbeda yaitu pasal 2 ancaman minimum 4 tahun penjara sedangkan pasal 3 ancaman minimum 1 tahun penjara, kesenjangan ancaman minimum tersebut tidak sejalan dengan pasal 52 KUHP yang seharusnya pasal 3 lebih berat atau paling tidak ancaman minimumnya disamakan. Rekomendasi : Perlu amandemen/ dirubah dari kedua Pasal tersebut terutama menyangkut ancaman pidana minimal, baik Pasal 2 maupun Pasal 3 sama-sama minimal 4 (empat) tahun penjara atau sama-sama minimal 2 atau 3 tahun, atau paling tidak adanya semacam regulasi apakah itu dibawah undang-undang atau semacam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dapat dijadikan pedoman untuk Hakim Tindak Pidana Korupsi.Pembuat Undang-undang Tindak Pidana Korupsi seharusnya merumuskan ulang sanksi ancaman pidana dan minimum khusus dalam Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi agar tercapai aspek keadilan yang menurut fungsinya dimata hokum positif yang berlaku di Indonesia.Kata Kunci: kajian doktrinal, terhadap penerapan hokum, tindak pidana korupsi