ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA RUMAH TANGGA (PRT) DI LIHAT DARI PERSFEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KETENAGAKERJAAN - TRI DIAN APRIL SESA, SH. NIM: A.2021141021, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2016)
ABSTRACTThis thesis focuses on the analysis of the juridical status and legal protection of Domestic Workers in view of the perspective of the laws and regulations of the study authors ketenagakerjaan.Dari using normative juridical research method, the conclusion: 1). Whereas the field of labor laws and regulations did not provide a guarantee by the status and legal protection for domestic workers, both in the system of remuneration, Safety, Occupational Health and social security programs. Protection of Domestic Workers as stipulated in the Regulation of the Minister of Manpower No. 2 of 2015 did not have a clear legal basis and substance of discriminatory when compared with the substance inside peratauran ketenagakerjaa legislation. 2). That efforts were made to ensure the status and protection of the Workers' Households are reconstructing or revise all rules concerning employment to occur equality and equality atara Domestic Workers and other employees and memberikann authority to the Industrial Relations Court to hear the case of disputes anta Workers Households with Mmajikan as well as provide an opportunity for domestic workers to organize and assemble. Suggestion. 1). Given in the creation and establishment of laws takes quite a long time, so it's good for any local government to make local regulations regarding Domestic Workers. It is at least temporarily can give no assurance by the status and protection and supervision of the Domestic Workers.2ABSTRAKTesis ini menitikberatkan pada analisis yuridis kedudukan dan perlindungan hukum Pekerja Rumah Tangga di lihat dari persfektif peraturan perundang undangan ketenagakerjaan.Dari penelitian penulis dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, diperoleh kesimpulan: 1). Bahwa peraturan perundang undangan bidang ketenagakerjaan sama sekali tidak memberikan jaminan akan kedudukan dan perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga, baik dalam sistim pengupahan, Keselamatan Kerja, Kesehatan Kerja serta progam jaminan sosial tenaga kerja. Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2015 tidak mempunyai dasar hukum yang jelas serta substansinya bersifat diskriminatif jika dibandingkan dengan substansi di dalam peratauran perundangan ketenagakerjaa. 2). Bahwa upaya-upaya yang dilakukan guna menjamin kedudukan dan perlindungan terhadap Perkerja Rumah Tangga adalah merekonstruksi ulang atau merevisi seluruh aturan yang menyangkut ketenagakerjaan agar terjadi persamaan dan kesederajatan atara Pekerja Rumah Tangga dengan pekerja lainnya dan memberikann kewenangan kepada Pengadilan Hubungan Industrial untuk mengadili perkara perselisihan anta Pekerja Rumah Tangga dengan Mmajikan serta memberi kesempatan kepada Pekerja Rumah Tangga untuk berserikat dan berkumpul. Saran. 1). Mengingat dalam pembuatan dan pembentukan undang undang memakan cukup lama, maka ada baiknya bagi setiap pemerintah daerah untuk membuat peraturan daerah mengenai Pekerja Rumah Tangga. Hal ini setidak-tidaknya untuk sementara dapat memberikan kepastian akan kedudukan dan perlindungan serta pengawasan terhadap Pekerja Rumah Tangga tersebut.