KEBIJAKAN PEMERINTAH MEMBERDAYAKAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI SEKTOR INDUSTRI KERAJINAN MENGHADAPI MEA 2015 (STUDI KASUS DI KOTA PONTIANAK) - WIKNYO, S.H. NPM.A2120151014, JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2017)
ABSTRAK Lahirnya kesepakatan perdagangan bebas ASEAN yang populer disebut dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), tidak terlepas dari terbentuknya kerjasama organisasi perdagangan dunia yang sudah ada jauh sebelumnya, yang membawa pengaruh terhadap kerjasama atau kesepakatan-kesepakatan perdagangan diberbagai kawasan. Kehadiran Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) membawa konsekuensi yang sangat luas terhadap dunia usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di semua negara kawasan termasuk di dalamnya Indonesia. Dengan demikian Indonesia sebagai negara besar yang berada di kawasan ASEAN harus mempersiapkan diri dengan sejumlah kebijakan pemerintah guna melindungi dan mempersiapkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah agar bisa menghasilkan produk-produk yang berkualitas, yang memiliki daya saing tinggi sehingga mampu berkompetisi dengan produk-produk yang dihasilkan oleh usaha mikro, kecil dan menengah dari negara anggota ASEAN yang lain. Untuk mempersiapkan dan melindungi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah kita agar bisa memiliki kemampuan dan daya saing yang tinggi, maka jauh sebelumnya pemerintah Repoblik Indonesia telah mengeluarkan sejumlah kebijakan berupa peraturan perundang-undangan sebagai berikut: UndangUndang Repoblik Indonesia Nomor. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM); Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Repoblik Indonesia Nomor. XVI/MPR-RI/ 1998 Tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, dan berkeadilan; Undang-Undang Repoblik Indonesia Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal; Peraturan Pemerintah Repoblik Indonesia Nomor. 32 Tahun 1998 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil; Peraturan Pemerintah Repoblik Indonesia Nomor. 44 tahun 1997 Tentang 2 Kemitraan; Keputusan Presiden Repoblik Indonesia Nomor 127 tahun 2001 Tentang Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah atau Besar Dengan Syarat Kemitraan; Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara. Pentingnya penelitian ini dilakukan adalah dalam rangka Untuk mengetahui apakah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah telah dilaksanakan secara efektif atau tidak. Untuk mengetahui apakah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah menghadapi arus deras pasar bebas ASEAN ini sudah dilakukan secara efektive atau belum, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yakni menggambarkan objek penelitian berdasarkan data-data yang terkumpul dan tampak sebagaimana adanya pada saat penelitian dilakukan. Untuk mendukung hal tersebut upaya yang dilakukan adalah melakukan penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (filed research) . Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari literaturliteratur dan peraturan perundangan yang berlaku serta tulisan pendapat (ilmiah) para sarjana yang memiliki relevansi dengan objek penelitian ini. Penelitian lapangan, dimana penulis langsung turun kelapangan untuk mengamati, mengumpulkan dan memperoleh data guna untuk mengungkapkan masalah penelitian ini. Perlu diketahui bahwa untuk memperoleh data, upaya yang dilakukan yakni dengan menggunakan tehnik komunikasi langsung dan tidak langsung. Komunikasi langsung dimana upaya yang dilakukan adalah komunikasi secara langsung dengan sumber data melalui wawancara dengan subjek tertentu yang dianggap dapat mendukung penelitian tesis ini; tehnik komunikasi tidak langsung, dimana upaya yang dilakukan yakni dengan cara mengadakan komunikasi tidak langsung dengan menyebarkan angket penelitian kepada populasi maupun sampel yang menjadi objek penelitian ini. Dari hasil penelitian yang dilakukan disimulkan bahwa kebijakan pemerintah untuk memberdayakan usaha mikro, kecil dan menegah di sektor industri kerajinan tradisional benda-benda seni budaya di tengah arus deras Masyarakat Ekonomi Asean (STUDI KASUS DI KOTA PONTIANAK) belum dilaksanakan secara efektive hal ini disebabkan oleh berbagai fator sbagai berikut: hukumnya sendiri; penegak hukumnya; sarana dan fasilitas pendukung pelaksanaan hukum; masyarakat dimana hukum itu berlaku ditetapkan dan budaya hukum masyarakat. . 3 ABSTRACT The birth of the popular ASEAN free trade agreement called Asean Economic Community ( MEA), is inseparable from the formation of cooperation of world trade orginization that already exist for that bring the influence or agreement of trade in various regions. The presence of Asean Economic Community (MEA) bring very wide consequences to the business world, especially Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in all countries of Indonesia’s inner region. Thus Indonesia as a majar country in ASEAN prepares with a number of government policies to protect and prepare micro, small and medium enterprises in order to produce quality products, which have high competitiveness so as to compete with products produced by the business micro, small and medium enterprises from other ASEAN member countries. To prepare and protect high, medium and high rangking business actors who previously exhausted government policies in the form of the legislation as the business of the Decision of the Assembly .Have competitiveness so that they can compete with member products generated micro, small and medium from other ASEAN countries. And to prepare and protect our micro, small and medium entrepreneursin order to have high capability and competitiveness, so far before Repoblik government telain policy in the form of legislation as follows law of Repoblik Indonesia Number 2008 on Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs); The Decree of the people’s consultative Assembly of the Repudiant XVI /MPR 1998 The Economicin the framework of Economic Democracy, Micro,Small and Medium Enterprises is empowered as an integral part of the people’s economy which has the position, the role and the strategic potential to realize a more balanced and equitable national economic structure Repoblik Indonesia Number 25 year 2007. About Investment Government Regulation Repoblik Indonesia Number 32 year 1998 About Development and Development of Small Business Government Regulation Indonesia Number 44 year 1997 on Partnership; Decree of the President of Indonesia Number 127 of 2001 concerning Small Business Sized Enterprisesand open Business for large/ medium enterprises with Partnership Requirement,Regulation of the Minister of State Ownedenterprises Number Per-05 MBU/2007 Abaut Partnership Program State-owned enterprises with small business and environment development program of state minister for state owned enterprises. The importance of this research is conducted in order to find out ehether the policy made by the government has been implemented effectively or not. If not then the perfectrators of micro, small and medium enterprises we 4 will become victims because of not able to fix and prepare themselves to face the mark competition is so tight from other ASEAN member countries. To find outwhether the policy undertuken by the government to face the swift stream of ASEAS ree market has been done effectively or not, the outher conducted using of analysis wich describes descriptive method the object of research based on data collected and looked as it is at the time of the study done. To support this matter, the effects made are conducting library research and fild research the research of literature is done by studying the opplicable literatures and laws and the opinions of scholars who save reevaluation with this research object field research, where the outhor directly down the field to observe, collect and obtain data in order to reveal the problem of this research please note that is by using direct and indirect communication techniques. Direct communication with data sources through interviews with certain subjec that are considered to support this thesis research indirect communication tekhniques, where the effort i made by means of indirect communication by speading the research quesionnaire to the population of sample. From the results of the research, it is conclud ed that the government’s policy to empower micro, small and medium enterprises in the traditional handecraft industry of cultural arts objects in the swift steam of ASEAN Economic community (case study in Pontianak city) has not been effected by variouse couses factor as fllows his own; his low enforcemen facilities and facilities supporting the in inplementation of law; the sociiety in which the law is enacted and the law of society