ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN HAK ATAS TANAH KARENA CACAT ADMINISTRASI BERDASARKAN PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN PENGKAJIAN DAN PENANGANAN KASUS PERTANAHAN OLEH KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KA - PUJI LESTARI, SH. A.2021131012, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2016)
ABSTRAKTesis ini membahas tentang analisis yuridis pembatalan hak atas tanah karena cacat administrasi berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat. Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk mengungkapkan dan menganalisis dasar pembatalan sertipikat hak atas tanah karena cacat administrasi berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat, konsekuensi hukum diterbitkannya keputusan pembatalan sertipikat hak atas tanah berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, dan efektifitas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan dalam penyelesaian sengketa tanah. Melalui studi kepustakaan menggunakan metode pendekatan hukum normatif diperoleh kesimpulan, bahwa dasar pembatalan sertipikat hak atas tanah karena cacat administrasi berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat adalah karena adanya Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht), hasil penelitian yang membuktikan adanya cacat administrasi, keterangan penyidik tentang adanya tindak pemalsuan dalam penerbitan atau peralihan suatu Sertipikat Hak Atas Tanah dan surat-surat lain yang membuktikan telah terjadi cacat administrasi. Adapun konsekuensi hukum diterbitkannya Keputusan Pembatalan sertipikat hak atas tanah berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan2Penanganan Kasus Pertanahan adalah untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan hak atas tanah, yang secara teoritis pembatalan suatu keputusan dalam hal ini sertipikat hak atas tanah dapat berakibat batal (nietig), batal demi hukum (van rechtswege nietig) dan dapat dibatalkan (varniatigbaar). Dalam praktiknya, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan sangat efektif dalam penyelesaian sengketa tanah karena memberikan kepastian hukum atas kepemilikan hak atas tanah. Namun dari aspek aturan, aparat maupun budaya hukumnya harus diperbaharui dan diperjelas lagi.Kata kunci : pembatalan – hak atas tanah – cacat administrasi.ABSTRACTThis thesis discusses the juridical analysis cancellation of land rights due to defective administration by Regulation of the National Land Agency No. 3 of 2011 on the Management Assessment and Case Management of Land by the Regional Office of the National Land Agency of West Kalimantan Province. In addition it also has the objective is to reveal and analyze the basis of cancellation of certificate of land rights due to defective administration by Regulation of the National Land Agency No. 3 of 2011 on the Management Assessment and Handling of Cases of Land by the Head Office of the National Land Agency of West Kalimantan Province , the legal consequences the publication of the decision on cancellation of certificate of land rights under Regulation Head of National Land Agency No. 3 of 2011 on the Management Assessment and Handling of Cases of Land, and the effectiveness of the Regulation of the National Land Agency No. 3 of 2011 on the Management Assessment and Management Land in the case of land dispute resolution. Through literature study using normative legal approach is concluded, that the basis of the cancellation of the certificate of land rights due to defective administration by Regulation of the National Land Agency No. 3 of 2011 on the Management Assessment and Handling of Cases of Land by the Head Office of the National Land Agency Kalimantan West is due to the Court judgment which has obtained permanent legal force (inkracht), the results of studies that prove the existence of defective administration, information investigators about the existence of fraud in the issuance or transfer of a Certificate of Land and other papers that prove there has been a defect of administration , The legal consequences of the issuance of the Decree Cancellation of certificate of land rights under Regulation Head of National Land Agency No. 3 of 2011 on the Management Assessment and Case Handling Land is to provide legal certainty over land ownership, which theoretically annulment of a decision in this regard certificate of land rights may result in void (nietig), null and void (van rechtswege nietig) and can be canceled (varniatigbaar). In practice, the Regulation of the National Land Agency No. 3 of 2011 on the Assessment and3Management of Land Case Handling is very effective in resolving land disputes because it provides legal certainty over land ownership. However, from the aspect of the rule, officials and legal culture should be updated and clarified.Keywords: cancellation - land rights - defective administration.