KEBIJAKAN REFORMULASI PIDANA PENGGANTI DENDA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 DI PENGADILAN NEGERI PONTIANAK - RASTRA PRASETYO ADITIYONO,S.H. NPM.A2021151039, JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2017)
ABSTRAK Tesis ini membahas tentang Kebijakan Reformulasi Pidana Pengganti Denda Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Di Pengadilan Negeri Pontianak. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan bahwa Kinerja staf Sekretariat DPRD Kota Pontianak dalam membantu menyelenggarakan tugas kesekretariatan dan menyelenggarakan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait dengan pengkajian dan analisa terhadap Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD. Lembaga DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Pontianak dalam melaksanakan tugas-tugasnya, tidak mungkin dapat menyelesaikan dan membagi tugas dan melaksanakan seluruh aktivitas dalam organisasi tersebut tanpa bantuan orang lain, dalam hal ini turut membantu menyelesaikan dan memilah tugas yang akan dikerjakan adalah staf. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DPRD Kota Pontianak terkadang tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara baik dan mencapai tujuan secara maksimal, maka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak dibantu oleh staf yang merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Staf yang diperbantukan adalah merupakan pegawai negeri sipil (PNS) yang membantu tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak.Kendala-Kendala yang di hadapi oleh Staf DPRD Kota Pontianak dalam membantu menyelenggarakan tugas kesekretariatan dan menyelenggarakan fungsi DPRD terkait dengan pengkajian dan analisa terhadap Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD yaitu Penyusunan Prolegda untuk jangka panjang akan sulit dilakukan, karena sangat tergantung dari Peraturan Perundang-Undangan yang akan dibuat di tingkat pusat. Yang paling memungkinkan adalah penyusunan rencana revisi/penyempurnaan Perda yang tidak berjalan dengan baik atau ditunda. Kurang optimal melibatkan masyarakat/stake holder dalam proses penyusunan dan pembentukan. Sosialisasi dan publikasi yg kurang optimal, baik dalam proses persiapan dan penyusunan, pada pembahasan di tingkat lembaga pembentuk Peraturan Daerah, maupun setelah disahkan dan diundangkan untuk dilaksanakan. Kurang cermat dalam merumuskan masalah dan prioritas masalah yang harus diatasi, kekurangtahuan mengenai problem utama dan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Penyusun/perancang Peraturan Daerah cenderung berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan Pemerintah daerah, atau berorientasi pada kepentingan yang mempengaruhinya. Mekanisme pelaksanaan koordinasi, harmonisasi dan kerjasama antar instansi pemerintah dalam tahapan proses dan prosedur penyusunan, tidak dilandasi prinsip kesetaraan dan kebersamaan, sehingga tidak jarang terjadi pemaksaan kehendak dalam pengambilan keputusan. Kurang memperhitungkan aspek-aspek yang berkaitan dengan jumlah dan kemampuan Sumber Daya Manusia pelaksana, biaya operasional, sarana dan prasarana penunjangnya, serta koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan di lapangan. Kata Kunci : Pidana Pengganti Denda, Narkotika. 2 ABSTRACT This thesis discusses the Policy of Criminal Reformulation Substitute Fine in Overcoming Narcotics Crime Based on Law Number 35 Year 2009 In Pontianak District Court. The approach method used in this research is normative law research. From the result of this thesis research, it can be concluded that the performance of the staff of the Secretariat of DPRD Pontianak in assisting in carrying out secretarial duties and performing the function of the Regional House of Representative related to the study and analysis on the draft Local Regulation Initiative of DPRD. The Pontianak Regional House of Representatives (DPRD) in carrying out its duties, is unlikely to be able to complete and divide the tasks and carry out all activities within the organization without the help of others, in this case helping to complete and sort the tasks that will be done is the staff . In performing its duties and functions, DPRD Pontianak sometimes can not perform its duties and functions properly and reach its maximum goal, then in carrying out its duties and functions, Pontianak Provincial People's Representative Council is assisted by staff who are the element of service to the Regional House of Representatives. The seconded staff is a civil servant (PNS) assisting the duties and functions of the Pontianak Regional House of Representatives. The constraints faced by Pontianak City DPRD staff in assisting in the holding of secretarial duties and organizing DPRD functions related to the assessment and analysis of the Design Local Regulation of DPRD Initiative that is the preparation of Prolegda for the long term will be difficult, because it is very dependent on the legislation that will be made at the central level. The most likely is the preparation of the revised / perfected plan of the law which did not go well or was postponed. Less optimal involving community / stake holder in the process of preparation and formation. Insufficient socialization and publication, both in the preparation and preparation process, in the discussion at the level of the institution forming the Regional Regulation, or after being passed and enacted to be implemented. Less careful in formulating problems and priority issues that must be addressed, lack of understanding of the main problems and the interests and needs of the community. The drafter / designer of the Regional Regulation tends to be oriented to the interests and needs of the Local Government, or oriented to the interests that influence it. Mechanisms of coordination, harmonization and cooperation between government agencies in the stages of the process and procedure of compilation, not based on the principle of equality and togetherness, so that not infrequent imposition of will in decision making. It does not take into account the aspects relating to the number and capabilities of Human Resources executing, operational costs, supporting facilities and infrastructure, and coordination among agencies in the field implementation. Keywords: Substitute Criminal Penalty, Narcotics.