KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN KORPORASI (Studi Pembaruan Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Korporasi) - ALFIAN WAHYU PRATAMA, Jurnal Mahasiswa S2 (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2012)
AbstrackDiscussion Of The Theoretical And Normative Study Of The Penal Porlicy in Purposive to prevent and handle Corporate Coruption. The fungction of penal reform is reforming penal substantion in capacity the rebuild a national penal sistem. A purposive is to reevaluated, reforming, reorienting a penal to achieving a national goal with based on national value (Pancasila). The main problem in this study are How a Penal Policy for Corporate Crime presently, What is the purposive and basic principle to operating a penal, How to formulated a penal operating future. The metodolgy is normative study with policy and value approaches, the specification of study is descrptif analys with secondary data. When they gathering from bibliography and documentering study with kualitatif systematic normatif method. Based on study, the penal policy is transform from classical prespective when the purposive is to revenge a crime act becoming a restorative concept with a main purposive to retorating a condition, to recovering a criminal actor and to protecting society. A principle values in penal reform is unused in Penal System presently. There is a reason why a penal reform for.Key words : Penal Policy for Corporate Crime, Penal reform for corporate criminal.AbstrakPembahasan dan pengkajian secara teoritis normatif mengenai Kebijakan Hukum Pidana terhadap Koroporasi dalam Tindak Pidana Korupsi. Dalam berfungsinya sebagai pembaruan dalam subsistem substansi dari hukum pidana serta merupakan pembangunan dalam sistem hukum Indonesia. Tujuan pembaruan pidana tidak dapat dipisahkan dari tujuan pidana dan pemidanaan. Tujannya pembaruan pidana untuk reevaluasi, reformasi dan reorientasi hukum pidana dengan landasan Pancasila agar dapat dipergunakan sebagai instrument untuk mencapai tujuan nasional.Yang menjadi kebijakan penggunaan pidana dalam hukum pidana pada saat ini merupakan kebijakan yang berlandaskan ajaran klasik yang mengedepankan tujuan pembalasan dan bentuk kepastian hukum, dalam perkembangannya konsep-konsep klasik tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dalam perkembangan terakhir subjek hukum pidana telah mengalami perluasan yaitu memasukkan korpoasi sebagaia subjek hukum pidana. Tujuan pidana telah mengalami pergeserang ke arah keadilan khususnya keadilan restorative dengan orientasi pada pengembalian keseimbangan, pembinaan/perbaikan pelaku tanpa mengesampingkan perlindungan masyarakat sendiri. Demikian pula kepastian hukum yang dipergunakan perlahan telah bergeser kepada flexibilitas dan modifikasi pidana itu sendiri.Nilai-nilai dan prinsip-prinsip pembaruan penggunaan pidana sebagaimana tersbut di atas belum dipergunakan hingga saat ini. Oleh karena itu perlu adanya pembaruan pidana dalam penggunaan pidana terhadap korporasi.Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana untuk Korporasi, Hukum Pidana, Pembaruan pidana untuk korporasi.