PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN PERAIRAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERIKANAN YANG MENGGUNAKAN PUKAT HARIMAU (TRAWL) KHUSUS KAPAL DIBAWAH 5 GT (GROSS TON) BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN DI WILAYAH KABUPATEN MEMPAWAH - NPM. A2021141033, RIDO PUTRA, SH (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2018)
ABSTRAKIndonesia yang berada pada posisi diapit oleh dua samudera menyebabkan daerah lautan atau perairan di Indonesia memiliki aneka sumber daya alam yang berlimpah, salah satu di antaranya adalah â€œikanâ€ yang sangat berlimpah pula serta beraneka jenisnya. Meski telah dikeluarkannya larangan pemerintah melalui Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, tentang penangkapan ikan dengan menggunakan pukat trawl (pukat harimau) namun hingga saat ini masih banyak terdapat sebagian nelayan yang menggunakannya. Ironisnya aktivitas nelayan pukat trawl di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat seakan lepas dari pantauan para petugas yang berwenang dalam mengawasi peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, tak ayal membuat nelayan mengambil tindakan sendiri denganÂ mengamankan dua kapal pukat trawl yang sedang beroperasi di perairan kuala Mempawah. Â Bertitik tolak dari uraian latar belakang tersebut, masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut : Bagaimana Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Perairan Terhadap Tindak Pidana Perikanan Yang Menggunakan Pukat Harimau (Trawl) Khusus Kapal Dibawah 5 Gt (Gross Ton) Berdasarkan Undang -Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Di Wilayah Kabupaten Mempawah? Mengapa Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Perairan Terhadap Tindak Pidana Perikanan Yang Menggunakan Pukat Harimau (Trawl) Khusus Kapal Dibawah 5 Gt (Gross Ton) Berdasarkan Undang -Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Di Wilayah Kabupaten Mempawah belum efektif? Dan Bagaimana penegakan hukum yang efektif oleh kepolisian perairan terhadap tindak pidana Perikanan Yang Menggunakan Pukat Harimau (Trawl) Khusus Kapal Dibawah 5 Gt (Gross Ton) Berdasarkan Undang -Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Di Wilayah Kabupaten Mempawah? Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penggunaan pukat harimau dilakukan dengan cara prefentif dan represif,. Adapun hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan yaitu Faktor hukum itu sendiri dimana Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Perairan Terhadap Tindak Pidana Perikanan Yang Menggunakan Pukat Harimau (Trawl) Khusus Kapal Dibawah 5 Gt (Gross Ton) diantaranya adanya Inpres No.15 tahun 2011 tentang perlindungan nelayan yang menyatakan bahwa nelayan penangkap ikan yang belum mengetahui ketentuan pelarangan yang berlaku dapat dilakukan pembinaan untuk mengganti alat tangkap ikan yang digunakan dengan alat tangkap yang tidak dilarang dan faktor masyarakat. Adapun upaya diantaranya Membenahi dan memberdayakan sarana dan prasarana yang tersedia dan Menjalin kerjasama yang baik dengan masyarakat nelayanÂ Kata Kunci : Trawl, Nelayan dan Direktorat Polisi Perairan KalbarÂ Â ABSTRACTIndonesia, which is in a position flanked by two oceans, causes the area of the sea or waters in Indonesia to have an abundance of abundant natural resources, one of which is