PELAYANAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BP2T) DALAM MENYELENGGARAKAN PROSES PERIZINAN DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK (Studi Di Pemerintahan Kota Pontianak) - MINDARYU PARTINI, S.H NPM. A2021151053, Jurnal Mahasiswa s2 Hukum Untan (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2017)
ABSTRACT This thesis discusses the role of integrated licensing service agency (BP2T) of Pontianak city in providing public servant in the field of licensing based on Pontianak City Regulation No. 14 of 2015 on Specific Licensing Levy (Study on Building Permit In Pontianak City). From the results of this thesis research obtained the conclusion that the role of Integrated Licensing Service Agency (BP2T) Pontianak In Providing Waiters Against Building Permits Based on Pontianak City Regulation No. 14 of 2015 on Specific Licensing Levy to realize Good Governance in Pontianak City Government has not been optimal, because There are still many (Â± 70%) of IMB issuance service that exceeds the deadline, the principles of excellent service standard and accountability have not been fully applied, consequently the quality and quantity of public services in order to prosper the community can not be felt. What factors cause the Integrated Licensing Service Agency (BP2T) of Pontianak City to issue Building Permit, that is, the available Human Resources do not have the skills in the service field, the submitted application (incoming file) is not proportional to the number of officers, the lack of facilities Supporting (calculation of retribution is still manual), and delegation of authority is not fully submitted (more than one agency that take care of IMB). Recommendation: it is necessary to increase the human resources to serve the issuance of IMB, both in terms of quantity and quality in the field of service. Need to improve technology to support the implementation of IMB services for the community. There needs to be separation of administrative service with technical service. We recommend that all processes in IMB issuance will be conducted by one institution, so that the period of issue of IMB can be shortened Keywords: Integrated Licensing Service, Fields, Licensing. ABSTRAK Tesis ini membahas tentang peran badan pelayanan perizinan terpadu (BP2T) kota pontianak dalam memberikan pelayan publik di bidang perizinan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Studi Terhadap Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Pontianak). Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Bahwa Peran Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Pontianak Dalam Memberikan Pelayan Terhadap Izin Mendirikan Bangunan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu untuk mewujudkan Good Governance di Pemerintahan Kota Pontianak belum optimal, karena masih banyaknya (Â± 70%) pelayanan penerbitan IMB yang melebihi batas waktu, prinsipprinsip standar pelayanan prima serta akuntabilitas belum dapat diterapkan sepenuhnya, akibatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik dalam rangka mensejahterakan masyarakat belum dapat dirasakan.Faktor-Faktor apa yang menyebabkan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Pontianak dalam menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan, yaitu Sumber daya manusia yang tersedia belum memiliki keterampilan di bidang pelayanan, permohonan yang diajukan (berkas yang masuk) tidak sebanding dengan jumlah petugas, kurangnya fasilitas penunjang (penghitungan retribusi masih manual), serta pendelegasian kewenangan tidak sepenuhnya diserahkan (lebih dari satu instansi yang mengurus IMB). Rekomendasi : perlu peningkatan sumber daya manusia untuk melayani penerbitan IMB, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas di bidang pelayanan.Perlu peningkatan teknologi untuk menunjang pelaksanaan pelayanan IMB bagi masyarakat. Perlu adanya pemisahan pelayanan administrasi dengan pelayanan yang bersifat teknis. Sebaiknya seluruh proses dalam penerbitan IMB dilakukan oleh satu institusi, agar jangka waktu penerbitan IMB dapat dipersingkatan Kata Kunci : Pelayanan Perizinan Terpadu, Bidang, Perizinan.