PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG NILAI GUGATANNYA DI BAWAH Rp. 150.000.000,- DI PENGADILAN NEGERI PONTIANAK - REZA SANDIA DAMANIK, S.H. NPM. A2021151094, JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2017)
ABSTRACTThis thesis discusses about the execution of the decision of Industrial Relations Court which the value of his lawsuit under Rp. 150,000,000, - in the Pontianak District Court. In addition it also has a purpose that is to disclose and analyze the factors that impede the execution of the decision of the Industrial Relations Court which the value of his lawsuit under Rp. 150.000.000, - and efforts to overcome the factors that hinder the execution of the decision of the Industrial Relations Court which the value of his lawsuit under Rp. 150,000,000, - in the Pontianak District Court. Through literature study using empirical legal approach method obtained the conclusion, that the execution of the decision of Industrial Relations Court which the value of his lawsuit under Rp. 150.000.000, - in the Pontianak District Court in reality can not be implemented in accordance with the provisions of Law Number 2 Year 2004 on Industrial Relations Dispute Settlement. The factors that hinder the execution of the decision of the Industrial Relations Court which the value of his lawsuit is below Rp. 150,000,000 as the budget from the government has not yet come down to finance the execution and there is uncertainty over the period when the execution fee will be disbursed. Efforts to overcome the factors that hinder the execution of the decision of the Industrial Relations Court which the value of his lawsuit is below Rp. 150.000.000, - in the Pontianak District Court is proposing a reappraisal to the Supreme Court in order to immediately realize the disbursement of execution fees that had been proposed. Indeed, the proposal by the Pontianak District Court to the Supreme Court has not been able to guarantee when the execution period will be executed, but at least there is good intention from the Pontianak District Court to assist the execution applicants. Keywords: Execution, Decision, Industrial Relations Court. ABSTRAKTesis ini membahas tentang pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang nilai gugatannya di bawah Rp. 150.000.000,- di Pengadilan Negeri Pontianak. Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk mengungkapkan dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang nilai gugatannya di bawah Rp. 150.000.000,- dan upaya mengatasi faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang nilai gugatannya di bawah Rp. 150.000.000,- di Pengadilan Negeri Pontianak. Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan hukum empiris diperoleh kesimpulan, bahwa pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang nilai gugatannya di bawah Rp. 150.000.000,- di Pengadilan Negeri Pontianak dalam kenyataannya belum dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Adapun faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang nilai gugatannya di bawah Rp. 150.000.000 dikarenakan anggaran dari pemerintah belum turun untuk membiayai eksekusi dan adanya ketidakpastian jangka waktu kapan biaya eksekusi akan dicairkan. Upaya mengatasi faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang nilai gugatannya di bawah Rp. 150.000.000,- di Pengadilan Negeri Pontianak adalah mengusulkan permohonan kembali kepada Mahkamah Agung agar segera merealisasikan pencairan biaya eksekusi yang pernah diusulkan. Memang usulan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Pontianak kepada Mahkamah Agung belum bisa memberikan jaminan kapan jangka waktu pelaksanaan eksekusi akan dilakukan, tetapi setidaknya sudah ada niat baik dari Pengadilan Negeri Pontianak untuk membantu para pemohon eksekusi. Kata Kunci : Eksekusi, Putusan, Pengadilan Hubungan Industrial.