ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XI/2013 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 08 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 - ABRAHAM VAN VOLLEN HOVEN GINTING, SH. A.2021131017, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2016)
ABSTRACTThis thesis discusses the juridical analysis of the constitutional court's decision number 34 / PUU-XI / 2013 about judicial review of law number 08 of 1981 on criminal procedure law to the constitution of the republic Indonesia in 1945. From the research we concluded that: Urgency request reconsideration of a decision can only be performed one time is for the sake of legal certainty as the purpose of the law itself, with hope when kepatian law has been achieved, in the certainty that there will be justice. On the other hand these provisions are also compatible with the principles of criminal justice quick, simple and inexpensive and can technically improve the quality of decisions, Supreme Court mapping facilitate legal proceedings and reduce the number of cases in the Supreme Court, which means reducing the workload of the Constitutional Court's decision Supreme Court.Implikasi No. 34 / PUU¬XI / 2013 against the principle of legal certainty is the granting of a legal remedy reconsideration may be performed more than once does not lead to a blurring of legal certainty because of a court decision if they have permanent legal force already have legal certainty. Subsequent to the decision of the Constitutional Court Number 34 / PUU-XI / 2013 on legal remedies Reconsideration of the justice system in Indonesia is the creation of rules technicalities regarding the submission of new evidence (Novum) and also the deadline for filing legal remedy reconsideration necessary to make a regulation concrete that parties who wish to apply for judicial review should not be confused because the Constitutional Court Decision Nomor34 / PUU-XI / 2013 and also SEMA No. 7 of 2014. Recommendation: To forming undang¬ Act should be amended pasal¬ the articles in the Criminal Code that have been carried out judicial review by the Constitutional Court and thus creating clarity in systematic KUHAP.Kepada forming undang¬ legislation should make a clear regulation regarding evidence new (novum) what kind of judicial review may be filed more than one kali.Pengajuan remedy reconsideration should have to set restrictions on the number of times allowed to file a legal action to review and be given time to file for a legal remedy reconsideration (in this case to convict dead) in order to create legal certainty, fairness and expediency.Keywords: juridical analysis, of the ruling, the constitutional court.ABSTRAKTesis ini membahas analisis yuridis terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor 34/PUU-XI/2013 tentang pengujian undang-undang nomor 08 tahun 1981 tentang hukum acara pidana terhadap undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan, bahwa : Urgensi permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya bisa dilakukan satu kali adalah demi tegaknya kepastian hukum sebagai tujuan dari hukum itu sendiri, dengan harapan ketika kepatian hukum sudah tercapai maka dalam kepastian itu akan ada keadilan. Disisi lain ketentuan tersebut juga sesuai dengan asas peradilan pidana cepat, sederhana dan biaya ringan dan secara teknis dapat meningkatkan kualitas putusan, memudahkan MA melakukan pemetaan permasalahan hukum dan mengurangi jumlah perkara di tingkat kasasi yang berarti mengurangi beban kerja MA.Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 terhadap prinsip kepastian hukum adalah dengan dikabulkannya upaya hukum peninjauan kembali yang boleh dilakukan lebih dari satu kali tidak mengakibatkan kaburnya kepastian hukum karena putusan pengadilan apabila telah memiliki kekuatan hukum tetap sudah memiliki kepastian hukum.Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 terhadap upaya hukum Peninjauan Kembali dalam sistem peradilan di Indonesia adalah pembuatan aturan yang teknis mengenai pengajuan bukti baru (novum) dan juga tenggang waktu pengajuan upaya hukum peninjauan kembali perlu dibuat suatu regulasi yang konkrit agar pihak-pihak yang ingin mengajukan peninjauan kembali tersebut tidak dibingungkan karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor34/PUU-XI/2013 dan juga SEMA Nomor 7 Tahun 2014 tersebut. Rekomendasi : Kepada pembentuk undang-undang hendaknya melakukan amandemen terhadap pasal-pasal yang ada di dalam KUHAP yang telah dilakukan judicial review oleh Mahkamah Konstitusi sehingga terciptanya kejelasan dalam sistematis KUHAP.Kepada pembentuk undang-undang hendaknya membuat suatu regulasi yang jelas mengenai bukti baru (novum) yang seperti apa yang dapat diajukan Peninjauan Kembali lebih dari satu kali.Pengajuan upaya hukum peninjauan kembali hendaknya perlu ditetapkan pembatasan berapa kali dibolehkan mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dan diberikan tenggang waktu untuk mengajuan upaya hukum peninjauan kembali (dalam hal ini untuk terpidana mati) agar terciptanya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.Kata Kunci: analisis yuridis, terhadap putusan, mahkamah konstitusi.