PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM PEMEGANG HAK ATAS TANAH (STUDI TERHADAP PUTUSAN PTUN PONTIANAK DAN PN MEMPAWAH) - MUH PUJIYONO, S.S.T. NPM.A2021151049, JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2017)
ABSTRACTThis thesis discusses the issue of protection and legal certainty of the holder of the right to the land (Study of PTUN and PN Mempawah Rulings). From the research result using normative law research method, it can be concluded that: Forms of Legal Protection And Legal Certainty of Holders of Land Rights According to the Regulation of Law applicable in Indonesia, according to Government Regulation No. 24 of 1997, it can be summarized that legal certainty Regarding land rights as mandated by LoGA contains two dimensions, namely the certainty of the object of land rights and the certainty of the subject of land rights. One indication of the certainty of the object of land rights is indicated by the certainty of geo-referenced land parcels in a land registration map, while the certainty of the subject is indicated by the name of the land title holder listed in the land registration book of the land agency. In summary, copies of maps and land titles are known as Land Certificates. Legal Protection and Legal Certainty of Land Rights Holder Against Decision of State Administrative Court and State Court of Mempawah is related to Protection and Legal Legal of Right of Land Holder A certificate of right to land may be sued by other interested parties who feel they are harmed. In the case of double titles of land rights, there will be overlaps and uncertainties as to who has the right to hold the land rights. Thus there must be a form of legal protection in order to be certain who is actually the rightful holder of a landed rights that has been certified. Legal protection that can be provided can be preventively and repressively covered In the provision of Article 32 paragraph (2) of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration has provided protection, where a person who is listed in the name of the certificate can not be filed by another party who has The right to land after 5 years and the status of the owner of the land rights will continue to be protected as long as the land is acquired in good faith and is controlled by the rights holder in question. Solution (Solution) Jurisdiction of the Judgment of the State Administrative Court and the District Court as well as the steps that must be taken by the Right of Land Holders in responding to the Decision of the State Administrative Court and the District Court, In this case the status of the issuance of the double ground certificate so that Has two dimensions, namely as a decision of state administrative officials, and also as a proof of ownership of land rights. The double dimension of a certificate of land is the beginning of the dispute that occurred both in the field of State Administration and Civil. By law, both the State Administrative Court and the General Courts have the authority to adjudicate land disputes in accordance with the absolute competence of each court. However, what matters is, what if the same case is tried in two different judicial environments. On the one hand, justiabelen can sue whether or not a land certificate is valid, and on the other hand because it concerns the status of the right, it can also be sued in the district court (General). This will certainly lead to juridical implications in the event of differences in Decisions issued by each Court. In principle, to ensure that there is no chaos in the community to secure land rights, the state is firmly governing the right to land. The right to land is the source of life, therefore to meet the necessities of life, certain property must be possessed, because for mankind, there is a certain thing is the natural media on which the human existence depends. In order to ensure the legal certainty of the holder of the court, in order to guarantee the legal certainty of the holder of the land, the dispute on the Land Rights Certificate is sufficiently prosecuted by the State Administrative Court, but the judge of the judging member is a judge who believes in the competence or is a judge of the District Court ) So that between the State Administration dispute and civil law bias runs and is decided concurrently. Recommendation: The land title certificate issued by the Head of the Land Office is legally a State Administrative Decree. However, on the other hand the decision breeds civil rights namely the right to the land of a person or a civil legal entity. The State shall issue a title of title to the land as a form of protection of property rights which is human rights. However, the issuance of such certificates must be based on applicable laws and regulations. The right to land is a human right, so the state is obliged to protect that right. The concept of protection of the land rights is by granting a certificate of title to the land from the state to a citizen who is legally entitled. The point of reference of the state administration court with the general court is printed on the status of the certificate issued by the Land Office. Where, in the event of a dispute the certificate becomes the object of dispute in the State Administrative Court, while the disputed certificate in the General Courts serves as evidence. ABSTRAKTesis ini membahas masalah Perlindungan Dan Kepastian Hukum Pemegang Hak Atas Tanah (Studi Terhadap Putusan PTUN DAN PN Mempawah). Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif, diperoleh kesimpulan bahwa : Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Dan Kepastian Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tersebut, maka dapat diringkas bahwa Kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah sebagaimana yang diamanatkan UUPA mengandung dua dimensi yaitu kepastian obyek hak atas tanah dan kepastian subyek hak atas tanah. Salah satu indikasi kepastian obyek hak atas tanah ditunjukkan oleh kepastian letak bidang tanah yang berkoordinat geo-referensi dalam suatu peta pendaftaran tanah, sedangkan kepastian subyek diindikasikan dari nama pemegang hak atas tanah tercantum dalam buku pendaftaran tanah pada instansi pertanahan. Secara ringkas, salinan dari peta dan buku pendafataran tanah tersebut dikenal dengan sebutan Sertipikat Tanah. Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri Mempawah ialah terkait Dengan Perlindungan Dan Kepastian Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Suatu sertifikat hak atas tanah dapat digugat oleh pihak lain yang berkepentingan yang merasa dirinya dirugikan. Dalam hal sertifikat ganda hak atas tanah, maka akan timbul suatu tumpang tindih dan ketidakpastian mengenai siapakah yang berhak untuk memegang hak atas tanah. Dengan demikian harus ada bentuk perlindungan hukum agar menjadi pasti siapa sebenarnya pemegang yang sah suatu hak atas tanah yang telah disertifikasikan. Perlindungan hukum yang dapat diberikan bisa secara preventif dan secara represif yang meliputi Dalam ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah telah memberikan perlindungan, dimana seseorang yang tercantum namanya dalam sertifikat tidak dapat diajukan gugatan oleh pihak lain yang mempunyai hak atas tanah setelah 5 tahun dan statusnya sebagai pemilik hak atas tanah akan terus dilindungi sepanjang tanah itu diperoleh dengan itikad baik dan dikuasai secara nyata oleh pemegang hak yang bersangkutan. Pemecahan (Solusi) Secara Yuridis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri tersebut serta langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Pemegang Hak Atas Tanah dalam menyikapi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri tersebut, Dalam hal ini status dari penerbitan sertifikat tanah yang ganda sehingga memiliki dua dimensi, yaitu sebagai keputusan pejabat tata usaha negara, dan sekaligus sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah. Dimensi ganda dari sebuah sertifikat atas tanah inilah yang menjadi awal dari sengketa yang terjadi baik di bidang Tata Usaha Negara maupun Keperdataan. Secara hukum, baik di Pengadilan Tata Usaha Negara maupun Pengadilan Negeri (Peradilan Umum) memiliki kewenangan untuk mengadili kasus sengketa tanah sesuai dengan kompetensi absolut dari masing-masing pengadilan. Namun, yang menjadi permsalahan adalah, bagaimanakah jika kasus yang sama diadili di dua lingkungan peradilan yang berbeda. Di satu sisi, justiabelen dapat menggugat sah atau tidaknya sebuah sertifikat tanah, dan di sisi lain karena menyangkut status hak, maka dapat pula digugat di pengadilan negeri (Umum). Hal ini tentu akan menimbulkan implikasi yuridis apabila terjadi perbedaan Putusan yang dikeluarkan oleh masing-masing Peradilan. Pada prinsipnya, untuk menjamin agar tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat untuk memperoleh hak atas tanah, maka negara mengatur secara tegas mengenai hak atas tanah. Hak atas tanah merupakan sumber kehidupan, oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan hidup, harta benda tertentu harus dimiliki, karena bagi umat manusia, ada barang tertentu merupakan the natural media on which human existence depends. Supaya tidak terjadi disparitas putusan pengadilan, untuk menjamin kepastian hukum pemegang ha katas tanah, maka terhadap sengketa Sertipikat Hak Atas Tanah cukup diadili pada pengadilan Tata Usaha Negara, namun hakim anggota yang mengadili terdapat hakim yang mempercayai kompetensi atau merupakan hakim dari Pengadilan Negeri (Pengadilan Umum) sehingga antara sengketa Tata Usaha Negara dan Perdata bias berjalan dan diputuskan bersamaan. Rekomendasi : Sertifikat hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor pertanahan secara hukum merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Namun, di sisi lain keputusan tersebut melahirkan hak keperdataan yaitu hak atas tanah dari seseorang atau suatu badan hukum perdata. Negara harus menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah sebagai bentuk perlindungan terhadap hak milik yang adalah HAM. Akan tetapi, penerbitan sertifikat tersebut harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak atas tanah adalah hak asasi manusia, sehingga negara wajib melindungi hak tersebut. Konsep perlindungan terhadap hak atas tanah tersebut adalah dengan diberikannya suatu sertifikat hak atas tanah dari negara kepada warga negara yang berhak secara hukum. Titik singgung peradilan tata usah negara dengan peradilan umum teretak pada status dari sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan. Di mana, jika terjadi sengketa maka sertifikat menjadi obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, sedangkan sertifikat yang disengketakan di Peradilan Umum berfungsi sebagai alat bukti. Kata Kunci Perlindungan, Kepastian Hukum, Pemegang, Hak Atas Tanah.