IMPLEMENTASI PERSYARATAN ADMINISTRASI PROYEK KONSTRUKSI BANGUNAN DALAM KAITANNYA DENGAN STATUS HAK ATAS TANAH, KEPEMILIKAN BANGUNAN DAN IMB BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANGBANGUNAN GEDUNG (Study proyek konstruksi di Kota Pontianak) - HARDY MAâ€™MUN, SH A. 2021131005, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2017)
ABSTRAC One of the problems in the legal arrangements construction projects are gaps synchronization rate applicable law is the law for the parties makes a contractual agreement cooperation in the project, called Work Agreementas Lex Specialist against substantion law throughout component Lex Generalist related to building construction project. The central issue of thisresearch shall look for factors that cause non-realization administration building construction project in the context of empirical, forthis thesis with the title â€œImplementation Requirements Project Administration Building Construction In Relation to the Status of Rights to Land, Building Owners And IMB Based on Law No. 28 of 2002 About ConstructionBuildingâ€. (Study of construction projects in the city of Pontianak), with the purpose of finding a solution to the problems surrounding the implementation of the law enforcement substance building construction law building correlated benchmarks with the legal concept of implementation of construction projects in the city of Pontianak. The type of research is the type of research with data analysis which is trait of normative analysis. There are several factors that affect the implementation of the provisions of the requirements administratif building which covers the requirements of clarity the status of land rights or land use, the clarity of the ownership status of buildings and building permits, and consequently there arose a wide variety of disputes in the field of administration associated with the administrative requirements of the building. The results of the study can be described, that the administration of building construction projects in the city of Pontianak specifically to building construction project by contracting with landowners, the administration building construction project has not gone up. It is seen by some cases of administrative disputes buildings ranging from the disputed status of land rights, dispute the ownership status wake-up buildings and administrative disputes in the field of building permits relatively frequent is questionable return true implementation of the administrative building is sound and implemented.Keywords : Building Construction, Land Status and IMB.3ABSTRAKSalah satu permasalahan dalam pengaturan hukum proyek konstruksi ini adalah kesenjangan tingkat singkronisasi hukum yang berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuat suatu persetujuan kontrak kerjasama penyelenggaraan proyek yang disebut SPK (Surat Perjanjian Kerja) sebagai Lex Spesialist terhadap substansi hukum seluruh komponen Lex Generalist yang terkait dengan proyek konstruksi bangunan.Dari pokok masalah penelitain ini akan dicari faktor-faktor penyebab tidak dilaksanakannya administrasi proyek konstruksi bangunan dalam konteks empiris, untuk itu tesis ini dengan judul â€œImplementasi Persyaratan Administrasi Proyek Konstruksi Bangunan Dalam Kaitannya Dengan Status Hak Atas Tanah, Kepemilikan Bangunan Dan IMB Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 Tentang Bangunan Gedungâ€. (Study proyek konstruksi di Kota Pontianak), dengan tujuan menemukan pemecahan problematika penegakan hukum yang melingkupi implementasi substansi hukum konstruksi bangunan gedung yang dikorelasikan tolok ukur dengan konsep hukum pelaksanaan proyek konstruksi di Kota Pontianak.Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif dengan analisis data bersifat analisis. Ada beberapa faktor yang sangat berpengaruh terhadap implementasi ketentuan persyaratan administratif bangunan gedung yang meliputi persyaratan kejelasan status hak atas tanah dan atau pemanfaatan tanah, kejelasan status kepemilikan bangunan gedung dan izin mendirikan bangunan, dan akibatnya munculah berbagai macam sengketa dibidang adminstrasi yang berkaitan dengan persyaratan administratif bangunan gedung.Hasil penelitian dapat digambarkan, bahwa terhadap administrasi proyek konstruksi bangunan di Kota Pontianak khusus terhadap proyek konstruksi bangunan dengan melakukan kontrak dengan pemilik tanah, secara administrasi proyek konstruksi bangunan belum berjalan dengan maksimal. Hal ini terlihat dengan beberapa kasus-kasus sengketa administrasi bangunan gedung mulai dari sengketa status hak atas tanah, sengketa status kepemilikan bangun gedung dan sengketa administrasi di bidang izin mendirikan bangunan yang relatif kerap terjadi, ini perlu dipertanyakan kembali benarkah pelaksanaan administratif bangunan gedung sudah baik dan terlaksana.Kata Kunci : Konstruksi Bangunan, Status Tanah dan IMB.