KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN BERDASARKAN UU NO.17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN (Studi Kasus di Kota Pontianak) - DIMAS PRAYOGA S.H. NPM.A2021151038, JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2017)
Abstrak Sejatinya ada 3 fungsi pokok Pemerintah yang harus dijalankan dengan sungguhsungguh oleh Pemerintah di manapun dan di tingkat apapun, karena jika ketiga fungsi pokok ini dilaksanakan degan baik maka sebenarnya persoalan sosial ekonomi dan pembangunan dapat terjawab dengan mudah. Tugas pokok Pemerintah tersebut adalah tugas pembangunan, tugas pemberdayaan dan tugas pelayanan. Namun fakta banyak membuktikan Pemerintah sepertinya kewalahan menjalankan fungsi-fungsi pokoknya ini, pemerintah seperti kebingungan mencari skala prioritas dan kehilangan strategi fungsi mana lebih dulu akan dijalankan. Secara teortitik fungsi pelayanan tentu menjadi fungsi primer, tetapi pada fungsi primer ini pula pemerintah sering tidak maksimal melakukan kebijakannya. Oleh karenanya pemerintah mestinya berbagi peran dengan berbagai pihak agar agenda dan program bagi masyarakat dapat tercapai dengan maksimal. Tujuan dari penulisan tesis ini adalah mendeskripsikan peran pemerintah kota dalam masalah bidang pemberdayaan organisasi kemasyarakatan. Pemberdayaan ormas ini tentu mempunyai dampak yang sangat positif dalam pembangunan sosial, ekonomi dan politik di Indonesia pada umumnya dan Kota Pontianak secara khususnya. Kata Kunci : Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Daerah, Pemberdayaan, UU No. 17 Tahun 2013 2 Abstract There are three main functions of the Government Which should be taken seriously anywhere and at any level, because if implemented well, then the socio-economic problems and development can be completed easily. The main tasks of the Government are development , empowerment and services. But many facts prove the Government seems to be overwhelmed to carry out these basic functions, they are confused to find the priority scale and lose the function strategy which first must be done. Theoretically, the service function becomes the primary function, but in this primary function, the government is often not maximally perform its policy. Therefore the government should share the role with various parties, so that the program for the citizens can be achieved maximally. The purpose of writing this thesis is to describe the role of city government in the field of empowerment of social organizations. The empowerment of these mass organizations certainly has a very positive impact on social, economic and political development in Indonesia in general and especially Pontianak City. Keywords : Civil Organisation, State Government, Empowerment, UU No. 17 Tahun 2013