PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETANI KARET AKIBAT RENDAHNYA HARGA JUAL KOMODITAS KARET ALAM DI KABUPATEN SINTANG BERDASARKAN KETETAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR SEMBILAN BELAS TAHUN DUA RIBU TIGA BELAS TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI - NPM. A.2021161017, ALBED SANTY (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2018)
ABSTRAK Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani merupakan komitmen responsif pemerintah. Namun demikian, petani/pekebun karet di kabupaten Sintang masih mengalami permasalahan karena rendahnya harga jual karet. Oleh karena itu maka diperlukan penelitian untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan, alasan melakukan, dan cara melakukan: Perlindungan Hukum Terhadap Petani Karet Akibat Rendahnya Harga Jual Komoditas Karet Alam Di Kabupaten Sintang Berdasarkan Ketetapan Undang-Undang Nomor Sembilan Belas Tahun Dua Ribu Tiga Belas Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani. Kata kunci : perlindungan,hukum,harga, karet. ABSTRACT Act Number 19 of 2013 concerning Farmer Protection and Empowerment is a government responsive commitment. However, rubber farmers/planters in Sintang district still experience problems due to low rubber prices. Therefore, research was needed to find out the efforts that have been done, the reasons for doing, and how to do Legal Protection for Rubber Farmers Due to Low Selling Prices of Natural Rubber Commodities in the Sintang Regency Based on the Decree of the Act Number Nineteen In The Year of Two Thousand and Thirteen In respect of Farmers Protection and Empowerment. Keywords: Protection, law, rubber, price