PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PIHAK LEASING DALAM PENARIKAN JAMINAN FIDUSIA OLEH DEBT COLLECTOR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA - SEPTO SURIA, SH. A2021141053, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2017)
ABSTRACTThis thesis addresses the issue of criminal responsibility in the leasing party fiduciary withdrawal by the debt collector current and future based on Law Number 42 Year 1999 regarding fiduciary. From the results of research using normative legal research methods by researching library materials is a secondary data and also called the research literature, we concluded that: 1) Accountability Criminal Parties Leasing in withdrawal Fiduciary by Debt Collector Based on Law No. 42 of 1999 on Fiduciary , confirmed that the transfer of the vehicle during the lease payments financing agreements that deviate from the content of the agreement can be qualified as a crime of embezzlement to it under Article 372 and the criminal act fencing to it under Article 480 penal Code. 2) Efforts accountability Criminal Parties Leasing in withdrawal Fiduciary by Debt Collector Based on Law No. 42 of 1999 on Fiduciary, indicates that the person giving the power of attorney from financial institutions (finance) to third parties (Debt Collector) in execution guarantee fiduciary never be criminally, should be based on the series - a series of such actions, the giver of power of attorney withdrawal of fiduciary security object may be classified into Article 55 of the Criminal Code. It is known that the retrieval of the vehicle forcibly by PT. Adira Dinamika Multi Finance (ADMF) Pontianak City as finance companies credit (leasing) through third party services is against the law.Keyword : Accountability, Criminal, Leasing, Fiduciary2ABSTRAKTesis ini membahas masalah pertanggungjawaban pidana pihak leasing dalam penarikan jaminan fidusia oleh debt collector saat ini dan masa yang akan datang berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan, diperoleh kesimpulan bahwa: 1)iPertanggungjawaban Pidana Pihak Leasing dalam Penarikan Jaminan Fidusia oleh Debt Collector Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menegaskan bahwa pengalihan kendaraan dalam masa pembayaran perjanjian pembiayaan leasing yang menyimpang dari isi perjanjian dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur Pasal 372 untuk debitur dan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur Pasal 480 KUHP untuk penerima gadai. 2) Upaya pertanggungjawaban Pidana Pihak Leasing dalam Penarikan Jaminan Fidusia oleh Debt Collector Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menunjukkan bahwa orang yang memberikan surat kuasa dari lembaga pembiayaan (finance) kepada pihak ketiga (Debt Collector) dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia tidak pernah dipertanggungjawabkan secara pidana, seharusnya berdasarkan rangkaian – rangkaian perbuatan tersebut maka pemberi surat kuasa penarikan objek jaminan fidusia dapat dikualifikasikan kedalam pasal 55 KUHP. Hal tersebut diketahui bahwa pengambilan kendaraan secara paksa oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance (ADMF) Kota Pontianak sebagai perusahaan pembiayaan kredit (leasing) melalui jasa pihak ketiga adalah perbuatan melanggar hukum.Kata Kunci : PertanggungJawaban, Pidana, Leasing, Jaminan Fidusia