SINKRONISASI APLIKASI FUNGSI PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN KOTA PONTIANAK - RONALD WAHYU KERTONEGORO, S.H. A.21210027, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2016)
ABSTRAKPenelitian tesis dengan judul: â€œSinkronisasi Aplikasi Fungsi Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Psikotropika Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Pontianakâ€bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi aplikasi fungsi penyidikan dan penuntutan dalam penegakan hukum tindak pidana psikotropika berdasarkan sistem peradilan pidana terpadu di wilayah hukum Kepolisian Kota Pontianak. Untuk mengetahui upaya dalam melaksanakan sinkronisasi aplikasi fungsi penyidikan dan penuntutan dalam penegakan hukum tindak pidana psikotropika berdasarkan sistem peradilan pidana terpadu di wilayah hukum Kepolisian Kota Pontianak. Untuk menganalisa sinkronisasi aplikasi fungsi penyidikan dan penuntutan dalam penegakan hukum tindak pidana psikotropika berdasarkan sistem peradilan pidana terpadu di wilayah hukum Kepolisian Kota Pontianak.Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan mempergunakan cara pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder, yang disebut penelitian kepustakaan. Selanjutnya untuk menunjang dan melengkapi fakta yang ada, yaitu norma (kaedah) untuk penelitian kepustakaan dari pelaku untuk penelitian lapangan.Penelitian ini dititik beratkan pada studi kepustakaan, sehingga data sekunder atau bahan pustaka lebih diutamakan dari pada data primer. Untuk menunjang dan melengkapi data yang telah diperoleh melalui studi kepustakaan, penulis melakukan penelitian lapangan (field research).Untuk itu dalam penelitian ini telah ditetapkan wilayah (lokasi) dan objek penelitian.Bahwa sinkronisasi aplikasi fungsi penyidikan dan penuntutan dalam penegakan hukum tindak pidana psikotropika berdasarkan sistem peradilan pidana terpadu di wilayah hukum Kepolisian kota Pontianak dilaksanakan sesuai atau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 ahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP. Bahwa upaya dalam melaksanakan sinkronisasi aplikasi fungsi penyidikan dan penuntutan dalam penegakan hukum tindak pidana psikotropika berdasarkan sistem peradilan pidana terpadu di wilayah hukum Kepolisian Kota Pontianak adalah dengan melakukan berbagai tindakan antara lain peningkatan kerjasama dan koordinasi yang baik antara penyidik Kepolisian dan JPU, peningkatan sumber daya manusia masing-masing lembaga serta peningkatan transparansi masing-masing lembaga dalam menjalankan tugasnya. Bahwa Analisa yang diperoleh terhadap sinkronisasi aplikasi fungsi penyidikan dan penuntutan dalam penegakan hukum tindak pidana psikotropika berdasarkan sistem peradilan pidana terpadu di wilayah hukum Kepolisian Kota Pontianak selama ini belum terlaksana dengan baik karena masih sering terjadi persoalan antara penyidik Kepolisian dengan Jaksa Penuntut Umum dalam menangani perkara psikotropika antara kedua lembaga sering terjadi mis komunikasi misalnya apa yang diinginkan oleh penyidik kadang kala kurang dipahami oleh JPU begitu pula sebaliknya. Sehingga dalam proses penuntutan sering kali mengecewakan salah satu pihak.Kata Kunci : Singkronisasi, Penyidikan, Penuntutan, PsikotropikaABSTRACTThesis with the title: