KEBIJAKAN FORMULASI PERBUATAN PIDANA TERHADAP SERTIPIKAT YANG DIKELUARKAN OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL - GEDE SUJANA, SH NPM. A2021151016, Jurnal Mahasiswa s2 Hukum Untan (Jurnal NESTOR Magister Hukum, 2017)
ABSTRAK Tesis ini membahas tentang kebijakan formulasi perbuatan pidana terhadap sertipikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional . Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk mengungkapkan dan menganalisis urgensi kebijakan formulasi perbuatan pidana terhadap sertipikat hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional pada saat ini dan kebijakan formulasi perbuatan pidana terhadap sertipikat hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional di masa yang akan datang. Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif diperoleh kesimpulan, bahwa pentingnya kebijakan formulasi perbuatan pidana terhadap sertipikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional dikarenakan selama ini banyak pemegang sertipikat hak atas tanah yang dirugikan sebagai akibat adanya pembatalan sertipikat hak atas tanah, tumpang tindih kepemilikan (overlapping) dan sengketa yang bersumber dari kesalahan dalam proses pengurusan hak atas tanah yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional, sedangkan Badan Pertanahan Nasional tidak dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana. Kebijakan formulasi perbuatan pidana terhadap sertipikat hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional di masa yang akan datang, dapat dilakukan dengan membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah jenis perbuatan pidana, unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana serta sanksi pidana bagi Badan Pertanahan Nasional selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan dan/atau membatalkan sertipikat hak atas tanah agar bisa memberikan efek jera. Kata Kunci: Kebijakan Formulasi, Perbuatan Pidana, Sertipikat, Badan Pertanahan Nasional. ABSTRACT This thesis discusses the formulation policy of criminal act against the certificate issued by National Land Agency. In addition it also has a purpose that is to disclose and analyze the urgency of the policy formulation of criminal acts against the land rights certificate issued by the National Land Agency at this time and the policy of formulation of criminal act against the certificate of land rights issued by the National Land Agency in the future that will come. Through literature study using normative juridical approach method, it is concluded that the importance of formulation policy of criminal act against certificate issued by National Land Agency is due to the fact that many holders of land titles are disadvantaged as a result of cancellation of land title certificate, overlapping of ownership and disputes stemming from errors in the process of land titling by the National Land Agency, while the National Land Agency can not be held criminally liable. Formulation policy of criminal act against certificate of land rights issued by National Land Agency in the future, can be done by making legislation regulating the problem of type of criminal act, elements of criminal act and criminal responsibility and criminal sanction for Land Agency National as State Administration Officer who issued and/or canceled the land title certificate in order to give a deterrent effect. Keywords: Formulation Policy, Criminal Acts, Certificates, National Land Agency.